Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Agus, Pesimisme Peradilan Ahok, dan Gelak Tawa di Acara Jokowi

Kompas.com - 23/12/2016, 08:05 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Kompas.com merangkum berita-berita kemarin yang layak Anda ikuti hingga hari ini. Bagi Anda yang tak sempat mengikuti pemberitaan kemarin, simak rangkuman di bawah ini agar Anda tak ketinggalan berita.

Rangkuman ini salah satunya didasarkan pada popularitas berita di mata pembaca Kompas.com. Di urutan pertama, penjelasan soal mengapa Agus-Sylvi sering berada di posisi atas untuk beberapa survei, menjadi berita yang banyak dibaca pengunjung Kompas.com.

Berita-berita ringan dan yang sifatnya penjelasan, lebih mendapat ruang di mata pembaca. Misalnya terkait aksi Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu, Kamis (22/12/2016) pagi, yang mengundang gelak tawa.

Juga berita penjelasan soal mengapa banyak orang yang pesimistis terhadap peradilan Basuki Tjahaja Purnama. Simak rangkuman berita-berita kemarin di bawah ini. 

1. Mengapa Agus Kerap "Merajai" Berbagai Survei?

Alsadad Rudi Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono saat menyapa warga Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat saat kedatangannya ke lokasi tersebur pada Kamis (22/12/2016)
Sejauh ini, sudah ada 6 lembaga yang telah mengeluarkan hasil survei terhadap elektabilitas para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang bersaing dalam Pilkada DKI 2017. Keenam lembaga itu adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), Lembaga Survei Indonesia, Charta Politika, Poltracking, Indikator, dan Litbang Kompas.

Hampir semua survei menempatkan pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni di urutan pertama. Elektabilitas mereka disebut lebih tinggi daripada pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Mengapa Agus?

Pengamat politik Yunarto Widjaja mengatakan, memang ada tren kenaikan elektabilitas yang dialami pasangan Agus dan Sylviana.

"Kalau Agus trennya naik itu iya, ada tren penurunan Ahok itu juga iya. Anies cenderung stagnan. Kenapa itu terjadi?" kata Yunarto kepada Kompas.com, Rabu (21/12/2016).

Yunarto mengatakan alasan pertama adalah Agus memiliki kesempatan lebih besar untuk menaikan elektabilitas dengan cara pengenalan. Dibandingkan dengan Ahok dan Anies, Agus merupakan calon yang sebelumnya paling tidak dikenal sebelum pendaftaran Pilkada.

Baca selengkapnya di sini. 


2. Presiden: Maaf, Ibu Jokowi, Kali Ini Saya Ditemani Wanita Cantik...

Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak perayaan Hari Ibu 2016 di Halaman Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusaf Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi, Kota Serang, Banten, Kamis (22/12/206).
Aksi Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu, Kamis (22/12/2016) pagi, mengundang gelak tawa.

Di sela pidato, Jokowi tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Jokowi kemudian meminta sejumlah perempuan untuk menemaninya di sisi kiri dan kanannya selama ia berpidato.

"Dari tadi saya bicara sendiri saja. Coba saya panggil dulu ibu-ibu dan perempuan," ujar Jokowi.

Sejumlah perempuan yang merupakan anggota paduan suara acara itu naik ke panggung dan berdiri di sisi kiri dan kanan Jokowi.

Menurut pengamatan Kompas.com, perempuan yang naik ke panggung itu relatif berusia muda. Tiap-tiap dari mereka tampak mengenakan pakaian khas sejumlah daerah di Indonesia.

Melihat para perempuan berdiri di kiri dan kanannya, Jokowi kemudian berkelakar.

Baca selengkapnya di sini. 

 

3. "Wajar kalau Banyak Orang Pesimistis terhadap Peradilan Ahok"

KOMPAS.com/Kahfi Dirga Cahya Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Gubernur DKI Jakarta Non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahol di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (20/12/2016)
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos tak menampik bahwa hampir sebagian besar kasus dugaan penodaan agama di Indonesia diputus bersalah.

Menurut Bonar, fakta itu juga memengaruhi persepsi dari masyarakat terhadap kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Wajarlah kalau banyak orang pesimistis terhadap peradilan (yang) menimpa Ahok ini," kata Bonar di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Tak sedikit orang pesimistis Ahok bisa lolos dari jerat pidana penodaan agama. Meskipun demikian, kata Bonar, tindakan Ahok tidak termasuk dalam elemen kejahatan penodaan agama.

Adapun elemen penodaan agama antara lain salah penafsiran serta menyimpang terhadap keyakinan arus utama dan mengajak orang untuk tidak beragama.

Elemen ini sesuai dengan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Baca selengkapnya di sini. 


4. Polisi Kembali Tangkap Dua Anggota Ormas yang "Sweeping" Tempat Hiburan Malam di Solo

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Kapolri Tito Karnavian memberikan keterangan pers mengenai penggerebekan terduga teroris di salah satu kontrakan di kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Rabu (21/12/2016). Tiga orang terduga teroris meninggal dalam proses penggerebekan yang dilakukan Densus 88.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, polisi kembali menangkap dua anggota ormas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang terlibat dalam perusakan dan penganiayaan pengunjung tempat hiburan malam Social Kitchen di Solo.

Dengan demikian, ada tujuh pelaku yang diamankan Polres Surakarta.

"Untuk yang di Solo, tadi malam ada lagi yang ditangkap dua orang. Jadi semua total ada tujuh tersangka," kata Tito, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Tito meminta kepolisian yang menangani terus mengembangkan kasus ini.

Pasalnya, saat peristiwa terjadi, diketahui ada 50 orang yang bergerombol dan masuk ke tempat hiburan itu.

"Saya minta sebanyak mungkin melakukan penangkapan terhadap mereka untuk efek jera," kata Tito.

Sebelumnya, lima anggota ormas LUIS ditangkap tim gabungan Satuan Reskrim Polres Surakarta pada Selasa (20/12/2016).

Baca selengkapnya di sini. 

 

5. Dilaporkan ke Polisi karena Dianggap Hina Pahlawan, Ini Respons Pemilik Akun Twitter

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo usai memberikan kata sambutan di Gedung Bank Indonesia, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia meluncurkan uang NKRI baru dengan menampilkan 12 pahlawan nasional, Adapun uang desain baru yang diluncurkan hari ini mencakup tujuh pecahan uang rupiah kertas dan empat pecahan uang rupiah logam.
Pemilik akun Twitter @estiningsihdwi, Dwi Estiningsih, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (Forkapri) karena kicauannya diduga mengandung kebencian yang terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), Rabu (21/12/2016).

Ketika ditemui di rumahnya, Rabu sore, Dwi mengaku baru mendengar kabar tentang laporan itu dari orang lain. Dia juga belum menerima surat resmi pemanggilan.

"Belum ada (belum menyiapkan kuasa hukum). Saya juga baru dengar dari orang lain, panggilan dan surat resmi juga belum ada," ucap Dwi.

Sambil menggendong putranya yang baru berusia 1 bulan, Dwi menyampaikan bahwa dia hidup di tengah keragaman sehingga mengerti tentang toleransi. Dia mengaku memiliki anggota keluarga non-Muslim.

"Kalau soal toleransi, jangan ajari saya. Di sini itu semuanya Pancasilais. Keluarga saya, bude, pakde, non-Muslim biasa. Keluarga ibu saya Chinesse, keluarga suami saya juga seperti itu. Jadi batas-batas toleransi itu (saya) paham betul," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini. 


6. Ini Penjelasan BI mengenai Gambar Tjut Meutia di Uang NKRI Baru

Dok. BI Uang NKRI baru pecahan Rp 1.000
Tak hanya disebut-sebut mirip mata uang China, yuan, gambar pahlawan uang rupiah emisi 2016 juga ramai dibicarakan. Pembicaraan itu khususnya soal gambar pahlawan Aceh, Tjut Meutia, dalam uang pecahan Rp 1.000 yang tidak memakai jilbab.

Deputi Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Andi Wiyana mengatakan, gambar pahlawan yang ada di semua uang rupiah emisi 2016 mengikuti foto pahlawan resmi yang terdaftar pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos).

Dengan demikian, tampilan pahlawan di pecahan rupiah tersebut merujuk pada penampilan yang sudah ditetapkan negara.

"Kami tidak bisa mengubah penampilan pahlawan yang sudah ditetapkan," kata Andi saat bincang-bincang media di Gedung BI, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Baca selengkapnya di sini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com