Kompas.com - 22/12/2016, 19:52 WIB
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa. Kristian ErdiantoPeneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa berpendapat, DPR sebaiknya fokus pada pasal-pasal krusial yang berimpilkasi pada persoalan teknis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Menurut dia, dengan keterbatasan waktu pembahasan jelang Pemilu serentak 2019, DPR harus memiliki skala prioritas yang terukur agar bisa menyelesaikan RUU tersebut tepat waktu.

"DPR dan pemerintah hanya mempunyai waktu tiga bulan untuk menyiapkan RUU. Dari hasil pemetaan kami ada delapan isu krusial yang harus dibahas. Kami mendorong pembahasan harus fokus pada hal-hal yang berimplikasi teknis saat penyelenggaraan pemilu serentak 2019," ujar Khoirunnisa saat memberikan keterangan pers di kawasan sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

(Baca: Di RUU Pemilu, MA Berwenang Batalkan Capres yang Lakukan Politik Uang)

Beberapa pasal yang dinilai krusial menyangkut teknis penyelenggaran pemilu serentak 2019 antara lain mengenai sistem pemilu dan rekapitulasi.

Sementara pasal yang mengatur parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, kata dia, tidak perlu dibahas karena dirasa tidak serta merta menyederhanakan sistem kepartaian.

"Isu parliamentary threshold, kalau dirasa tidak serta merta menyederhanakan sistem kepartaian berarti tidak usah dibahas," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khoirunnisa menuturkan, saat ini banyak isu dan persoalan yang harus dituntaskan dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Di sisi lain waktu pembahasan sangat singkat.

Merujuk ketentuan dalam RUU tersebut, tahapan pemilu selambat-lambatnya dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Artinya tahapan Pemilu 2019 harus sudah dimulai Juni 2017, dengan asumsi pemungutan suara dilakukan pada April 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Stepanus Robin Bantah Ada 8 ‘Orang Dalam’ Azis Syamsuddin di KPK

Nasional
Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Survei SMRC: 48,2 Persen Responden Nilai Kondisi Pemberantasan Korupsi Buruk

Nasional
KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

KSAL Sematkan Panglima TNI Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi

Nasional
Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Kontras Nilai Demokrasi Perlahan Mati di Tahun Ke-2 Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Kemenkes: Masih Banyak Lansia yang Belum Mau Divaksin karena Terpapar Hoaks

Nasional
Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Ini Skema Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah yang Disiapkan Kemenag...

Nasional
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.