Politisi PKS Yudi Widiana Adia Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kompas.com - 19/12/2016, 19:30 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia tidak menghadiri pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pemberian hadiah pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 di Maluku dan Maluku Utara.

Politisi PKS itu tak hadir tanpa keterangan.

"Yudi tidak datang. Hingga kini belum diperoleh konfirmasi terkait ketidakhadiran tersebut," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (19/12/2016).

(Baca: KPK Kembali Periksa Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia)

Saat Kompas.com mencoba menghubungi, tak ada satu pun nomor Yudi yang aktif.

Sedianya, ia akan diperiksa untuk merampungkan penyidikan atas tersangka So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.

Penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah anggota Yudi, Selasa (6/12/2016). Penggeledahan tersebut diduga terkait penetapan Aseng sebagai tersangka suap kepada Komisi V DPR.

Selain memanggil Yudi, KPK juga dijadwalkan memeriksa anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin.

Politisi PKB itu diminta bersaksi untuk kasus suap program aspirasi Komisi V. Namun, karena ada keperluan, Musa meminta penyidik menjadwalkan pemeriksaan.

"Musa Zainuddin mengirimkan surat melalui staf bahwa ada agenda kedinasan. Dia minta dijadwalkan ulang pada 27 Desember atau setelah tahun baru," papar Febri.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X