Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa yang Bertugas di Bakamla Ditangkap KPK, Ini Kata Kejagung

Kompas.com - 16/12/2016, 07:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengakui bahwa Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi merupakan jaksa yang ditugaskan di Badan Keamanan Laut RI.

Namun, ia enggan mengomentari soal kasus yang menjerat Eko di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kita tidak ikut campur tugas dia di Bakamla. Makanya tidak mau komentar karena tidak tahu tugasnya," ujar Rum kepada Kompas.com, Kamis (15/12/2016) malam.

Selama menjadi jaksa aktif, kata Rum, Eko tak pernah tercatat melakukan pelanggaran etik maupun profesi.

(Baca: Deputi Kepala Bakamla Ditangkap KPK, Ini Kata Menko Polhukam)

Rum mengatakan, apapun yang dilakukan Eko selama di Bakamla tak ada kaitannya dengan kejaksaan. Apalagi status Eko kini adalah jaksa nonaktif.

Kejaksaan, kata dia, juga tak berwenang melakukan pemeriksaan internal sebagaimana kasus-kasus jaksa yang disidik KPK sebelumnya.

"Kan Bakamla ada internalnya pengawasnya. Untuk tugas dia lepas sepenuhnya di Bakamla, kita tidak bisa atur kerjaan Bakamla," kata Rum.

Sejak Eko ditangkap tangan, Rum menyebut tak ada koordinasi yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan Bakamla.

Kejaksaan, kata dia, menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Bakamla dan KPK. "Dia kita tugaskan di Bakamla untuk kelola Bakamla. Dia juga kerjakan tugasnya di luar kejaksaan," kata Rum.

Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Ari Soedewo menyebut Eko merupakan pegawai yang berasal dari Kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas Sestama selama tujuh bulan.

Ari menuturkan, sebagai Plt Sestama, Eko menjadi kuasa pengguna anggaran pengadaan barang di lingkungan Bakamla.

Saat ini Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek pembangunan di beberapa daerah. Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar.

"Yang pasti yang bersangkutan ditangkap tangan, di situ ada bukti. Saya masih dalami proyek mana, karena proyek-proyek untuk 2016 sampai akhir Desember harus sudah selesai, ada juga yang sedang berjalan," kata Ari.

(Baca: Terkait OTT Pejabat Bakamla, KPK Buru Satu Tersangka Lagi)

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com