Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemensos Siapkan Jaminan Hidup bagi Korban Gempa Aceh

Kompas.com - 15/12/2016, 19:33 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Terpadu Kementerian Sosial tengah melakukan verifikasi dan validasi data kerusakan rumah warga Aceh menjelang berakhirnya tanggap darurat gempa pada 20 Desember mendatang.

Gempa bermagnitudo 6,5 itu telah menimbulkan kerusakan di tiga kabupaten, yaitu Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen.

Setelah verifikasi, Kemensos akan memberikan Jaminan Hidup (Jadup) kepada korban gempa.

"Posisi Kemensos adalah ketika mereka sudah teridentifikasi berhak untuk terima Hunian Sementara (Huntara) atau Hunian Tetap (Huntap) dari Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB), maka Kemensos akan sesegera mungkin mendistribusikan Jadupnya," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melalui keterangan tertulis, Kamis (15/12/2016).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015, penerima Jadup adalah keluarga yang mengalami kerusakan rumah berat.

Jadup diberikan sekali dengan pencairan dana setelah masa tanggap darurat selesai.

(Baca: Jokowi Instruksikan Dahulukan Bangun Fasilitas Publik di Pidie Jaya Aceh)

"Warga yang masuk dalam kategori penerima Huntara BNPB, kami akan cek berapa anggota keluarganya. Jumlah itu yang akan mendapat Jadup," ujar Khofifah.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengatakan, korban gempa yang mengalami kerusakan rumah berat akan diberikan Jadup selama 90 hari dengan biaya Rp 10.000 per hari.

Maka, setiap rumah akan mendapatkan Rp 900.000 setelah ditetapkan status Huntara atau Huntap.

"Jika sudah di hunian sementara atau hunian tetap diberikan bantuan isi rumah senilai maksimal Rp 3 juta," kata Harry.

Sebanyak 102 orang tewas akibat kejadian tersebut, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka akibat gempa pada Rabu (7/12/2016) lalu.

(Baca: Kadis Sosial Aceh Pastikan Logistik Didistribusikan Merata untuk Pengungsi)

Sebanyak 120 lokasi pengungsian di Kabupaten Pidie Jaya dengan total pengungsi sebanyak 82.122 jiwa.

Kabupaten Pidie hanya dua titik pengungsian, yaitu di Kecamatan Kembang Tanjong sebanyak 770 jiwa dan Kecamatan Bandar Baru sebanyak 525 jiwa.

Sementara itu, ada empat titik pengungsian di Kabupaten Bireuen dengan total pengungsi sebanyak 1.716 jiwa.

Kompas TV 151216 SASING_f4 benu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com