Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Jokowi Jadi Dubes Kiev, Yuddy Yakin Diloloskan Komisi I

Kompas.com - 15/12/2016, 09:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yuddy Chrisnandi telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, di Komisi I DPR, Rabu (14/12/2016) kemarin.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini optimistis Komisi I akan memberikan persetujuan.

"Banyak masukan dari anggota Komisi 1, kemudian pesan-pesan yang sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraan, dan bagi saya, pencalonan yang disampaikan Bapak Presiden ke DPR ini adalah sebuah kehormatan dan juga amanah," kata Yuddy, seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Yuddy kembali mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memenuhi permintaannya agar ditunjuk sebagai Dubes.

Permintaan untuk menjadi Dubes itu disampaikan Yuddy kepada Jokowi saat dicopot dari kursi menteri pada reshuffle jilid II 27 Juli lalu.

"Banyak yang menyampaikan seolah-olah menjadi Dubes apalagi di negara jauh, daerah yang musim dinginnya menjadi minus 30 derajat, penerbangannya lebih dari 12 jam, itu seolah-olah dibuang. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman Komisi I bahwa tidak ada yang merasa dibuang," ujar Yuddy.

Mantan anggota Komisi I DPR ini melihat tugas sebagai Dubes di Kiev, Ukraina, adalah sebuah tantangan.

Ia mengaku sudah mempelajari mengenai situasi konflik antara Ukraina dengan negara tetangganya, Rusia.

Menurut dia, ada potensi di balik kondisi Ukraina yang tidak stabil.

"Karena ukraina ini merupakan masa depan hubungan antara barat dan timur; merupakan negara eropa timur kedua terbesar setelah Rusia; potensinya luar biasa tapi belum tergali secara maksimal. Investasi kita masih sangat minim, begitu pula investasi mereka," papar dia.

Selain Yuddy, ada 22 calon Dubes lain yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu bersifat rahasia dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk memilih para calon duta besarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com