Mendikbud Sebut Gagasan Moratorium UN Sejalan dengan Nawa Cita

Kompas.com - 08/12/2016, 20:34 WIB
Kristian Erdianto Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, gagasan moratorium Ujian Nasional (UN) sebenarnya muncul sebagai bagian dari rencana revisi pelaksanaan.

Hal tersebut, kata Muhadjir, sejalan dengan program aksi Nawa Cita pemerintah di mana salah satu programnya adalah mengevaluasi pelaksanaan UN. Namun gagasan itu belakangan ditolak. 

"Ya karena saya ini pembantu presiden dan wakil presiden ya saya melaksanakan visi beliau itu," ujar Muhadjir saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

(Baca: Usulan Moratorium Ujian Nasional Ditolak)


Muhadjir menjelaskan, gagasan moratorium pertama kali muncul saat dia mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Saat itu salah seorang anggota DPR menanyakan perihal pelaksanaan UN. Muhadjir pun menyampaikan akan melakukan kajian.

Setelah itu dirinya dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas soal evaluasi pelaksanaan UN.

Selama satu jam Wapres Kalla memberikan arahan dan pendapatnya terkait rencana revisi UN. Kemudian dari hasil pengkajian tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disimpulkan bahwa UN sebaiknya dimoratorium atau ditangguhkan dengan beberapa alasan.

"Jadi sebetulnya saya sudah berusaha untuk menampung dan mengakomodasi semua saran Pak Wapres. Jadi kalau ternyata belum, ya saya harus minta maaf. Saya kan pembantu presiden dan wakil presiden. itu saja intinya," ungkap Muhadjir.

(Baca: Wapres Anggap Moratorium Ujian Nasional Gagasan Terbalik)

Sebelumnya, usulan moratorium UN tidak disetujui dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/12/2016) pagi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

Halaman:


EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X