Kompas.com - 06/12/2016, 22:59 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, tak ada satu pun kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang diputuskan dengan cara seenaknya.

Tjahjo menampik tudingan yang dialamatkan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Sumarsono dituding telah mengubah format APBD DKI Jakarta yang telah disusun oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setiap Plt, kata Tjahjo, tentunya berpegang pada Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Plt Kepala Daerah.

"Saya jamin, seluruh Plt memenuhi peraturan Mendagri (dalam) membuat berbagai aturan. Dalam mengambil keputusan harus berkoordinasi dengan DPRD, dengan gubernur yang cuti dan izin tertulis Mendagri. Tidak ada Plt yang melaksanakan keputusan seenaknya," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

(Baca: Sumarsono Pertanyakan Pendapat Ahok soal APBD Bakal Cacat Administrasi)

Karena itu, Tjahjo menyatakan tak masalah bila seorang Plt Kepala Daerah menerbitkan putusan tersendiri dan itu berlaku pula dalam hal penyusunan APBD.

Tjahjo menambahkan, meski petahana tengah berkontestasi di pilkada, pembangunan tetap harus berlanjut. Karena itulah, Plt memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pembangunan.

Hal senada disampaikan Sumarsono yang turut menemani Tjahjo di Kompleks Parlemen.

"Pemerintahan tidak boleh sedetik pun kosong. Ada peraturan yang memastikan pemerintahan tidak boleh sedetik pun kosong. Karena bulan-bulan ini adalah bulan penyusunan APBD, ya saya ikut dalam prosesnya," tutur Sumarsono.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi ke PAN, Golkar, Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Silaturahmi ke PAN, Golkar, Nasdem, Ridwan Kamil Blak-blakan Minta Didukung

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Ridwan Kamil Puji Anies dan Ganjar: Sama-sama Orang Hebat

Nasional
Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Harvey Malaihollo Akan Dipanggil MKD DPR soal Dugaan Nonton Video Porno

Nasional
Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Puas Ada di Papan Tengah Survei Elektabilitas Capres 2024, Ridwan Kamil: Saya Tahu Diri

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Pastikan Kesiapan Layanan Haji

Nasional
Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag Sejak Januari 2022

Jaksa Agung Sebut Lin Che Wei Mulai Terlibat di Kemendag Sejak Januari 2022

Nasional
Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Izin Ekspor Minyak Goreng, Lin Che Wei Jadi Tersangka

Nasional
Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Kemampuan Operasi Penerbang Helikopter TNI AU Diharapkan Kian Meningkat

Nasional
Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Seputar Hepatitis Akut di Indonesia, Upaya Pencegahan, dan Biaya Perawatannya yang Ditanggung BPJS

Nasional
Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Soal Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan, Anggota DPR Anggap Pemerintah Berhasil Tangani Covid-19

Nasional
PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

Nasional
6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

Nasional
KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

Nasional
Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.