Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Nilai Radikalisme Harus Dipatahkan dengan Ideologi Damai

Kompas.com - 06/12/2016, 14:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai persoalan ekonomi bukanlah faktor utama yang selama ini menjadi alasan seseorang bergabung ke dalam kelompok radikal.

Menurut dia, adanya penanaman paham dan ideologi radikal-lah yang membuat masalah terorisme yang ada di dunia ini masih terus menjamur.

Tito mengatakan, untuk menghadapi kelompok teroris yang anggotanya telah mendapatkan doktrinasi, maka dibutuhkan pendekatan ideologi damai yang kuat.

"Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tangkap ribuan orang selamanya tidak akan cukup, kalau ideologinya tidak dipatahkan," kata Tito saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional bertema "Preventive Justice" dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Indonesia, kata dia, sebenarnya memiliki Pancasila sebagai ideologi yang sangat kuat untuk menekan terorisme. Hal itu setidaknya terbukti ketika Orde Baru masih berkuasa.

Nilai-nilai Pancasila ditanamkan oleh pemerintah dengan baik saat itu. Selain Pancasila, ideologi demokrasi serta wawasan keislaman juga mampu menjadi penangkal penyebaran ajaran terorisme dan radikalisme.

Namun, dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa demokrasi merupakan jalan terbaik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

"Islam Nusantara dalam NU atau Islam modern dalam Muhammadiyah juga dapat menjadi (penangkal) agar ideologi lain tidak lagi tumbuh berkembang di nusantara," ujarnya.

Kompas TV Mengapa WNI Ada yang Gabung ISIS?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com