Kompas.com - 05/12/2016, 19:11 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengatakan, KPK tengah mendalami keterlibatan anggota DPR terkait aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

Pada hari ini, Senin (5/12/2016), KPK memeriksa mantan anggota DPR Mohammad Jafar Hafsah.

Jafar diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Terkait pemeriksaan Jafar, Yuyuk menyebutkan, KPK mengonfirmasi dugaan aliran dana yang diterima Jafar.

"Salah satunya soal aliran uang yang diterima," kata Yuyuk, di Gedung KPK, Senin (5/12/2016).

Dugaan aliran uang proyek KTP elektronik yang diterima Jafar dilontarkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Nazar menyebutkan hal itu seusai diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

"Ada dugaan atau keterangan dari saksi yang seblumnya diperiksa bahwa aliran dana itu mengalir ke A, B, C, D. Itu semua tidak bisa hanya dari satu kesaksian dan itu mesti dikonfirmasikan kepada saksi lain," kata Yuyuk.

Selain itu, Yuyuk menuturkan, KPK menggali keterangan seputar pembahasan KTP elektronik di Komisi II dan komunikasi antara DPR dengan beberapa anggota konsorsium proyek.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.

"Bisa anggota DPR lainnya, bisa selain anggota DPR, atau bisa anggota konsorsium," ujar Yuyuk.

Dalam kasus proyek pengadaan KTP elektronik, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Minta Keterangan Bharada E, Komnas HAM: Kondisinya Sehat, Lancar Merespons

Nasional
Menpora Minta Ketum PSSI Bina Timnas U-16 supaya Berprestasi hingga Tingkat Senior

Menpora Minta Ketum PSSI Bina Timnas U-16 supaya Berprestasi hingga Tingkat Senior

Nasional
Komnas HAM Mulai Susun Rekomendasi Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Mulai Susun Rekomendasi Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud 'Menteri Komentator'

Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud "Menteri Komentator"

Nasional
UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

UPDATE 15 Agustus 2022: Bertambah 3.588, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.286.362

Nasional
Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Kehadiran Parpol Baru Dinilai Positif, tetapi Harus Punya Pembeda

Nasional
Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Pemeriksaan Kasus Surya Darmadi yang Ditangani KPK Dilakukan di Kejagung

Nasional
Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Pesan KPK Ke Mahasiswa: Sebelum Awasi Pemerintah, Awasi Dulu Kampusnya

Nasional
LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

LPSK Nilai Istri Ferdy Sambo Bisa Jadi Saksi Kunci Kasus Brigadir J

Nasional
Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Surya Darmadi Menyerahkan Diri, Kuasa Hukum: Klien Kami Kooperatif

Nasional
Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Bareskrim Bongkar Komplotan Judi Online di Pluit, 8 Orang Diringkus

Nasional
LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

LPSK Minta Irwasum Polri Usut Laporan Pelecehan dan Ancaman Istri Ferdy Sambo

Nasional
68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

68 Paskibraka Dikukuhkan Jokowi, Menpora: Semoga Bertugas dengan Baik

Nasional
LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

LPSK: Ferdy Sambo Anggap Pemberitaan Media Massa Ancaman bagi Istrinya

Nasional
Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Soal Restu Jokowi bagi Menteri Capres, PDI-P: Jangan Over Ekspektasi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.