Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Apresiasi Jokowi dan Peserta Aksi 2 Desember

Kompas.com - 02/12/2016, 18:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi aksi terkait proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Silang Monas, hari ini, Jumat (2/12/2016). Aksi berlangsung damai. 

Menurut Novanto, aksi nihil ricuh ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara polisi serta panitia dan peserta aksi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tergabung dalam aksi super damai di Monas karena telah menjaga ketertiban dan kedamaian," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

(Baca: Wapres Apresiasi Doa Bersama 2 Desember yang Super-damai)

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memuji langkah Presiden Jokowi yang langsung mendatangi massa dan menunaikan shalat Jumat bersama di Monas.

Menurut Novanto, itu langkah yang terbaik untuk memuaskan harapan masyarakat yang menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.

"Semoga dengan aksi super damai tadi, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara yang penuh toleransi, aman, dan damai. Sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik dan investor tidak takut datang ke Indonesia," lanjut Novanto.

Aksi doa bersama di kawasan Monas berlangsung tertib dan damai. Presiden Jokowi bahkan memutuskan untuk shalat Jumat bersama peserta aksi. Usai shalat Jokowi mengucapkan terima kasih kepada peserta aksi. Presiden juga mengapresiasi aksi yang berlangsung damai. 

(Baca: Jokowi Ucapkan Terima Kasih kepada Peserta Doa Bersama 2 Desember)

Kompas TV Peserta Doa Bersama & Aparat Jumatan di Tengah Hujan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com