Wapres Sebut Ada Permintaan RI agar Suu Kyi Tunda Kunjungan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, di samping adanya permintaan dari Pemerintah Myanmar, batalnya kedatangan pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, juga atas permintaan Indonesia.

Seperti diketahui, kabar mengenai kekerasan terhadap etnis Rohingya marak diberitakan.

Pemerintah Indonesia khawatir, akan terjadi aksi unjuk rasa besar apabila Suu Kyi datang ke Indonesia. Apalagi, jika kedatangannya di tengah aksi doa bersama pada Jumat (2/12/2016).

“Sebaiknya, kita setuju bukan saja permintaan mereka, tetapi permintaan kita juga tunda dulu kan,” kata Kalla di Kantor Wapres.

Pemerintah, kata dia, memang telah memprediksi jika aksi doa bersama akan berlangsung tertib dan aman.

Namun, langkah preventif tetap harus diambil untuk mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan apabila Suu Kyi datang.

“Aman sih aman. Tapi, kasus Rohingya jangan lagi memperbesar masalah dalam negeri. Kalau datang kemudian demo besar-besaran kan kita juga tidak bagus,” kata dia.

Sebelumnya, pemimpin Myanmar de facto, Aung San Suu Kyi, Senin (28/11/2016), menunda lawatan ke Indonesia setelah aksi protes di Jakarta untuk membela minoritas Rohingya.

(Baca: Kecam Kekerasan terhadap Rohingya, Wihara Mendut Tolak Kedatangan Aung San Suu Kyi)

Selain itu, gangguan keamanan diduga menjadi salah satu alasan penundaan. Namun, dugaan soal keamanan ini dibantah oleh otoritas Myanmar, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

Polisi di Jakarta telah mengagalkan sebuah rencana untuk menyerang kantor Kedutaan Besar Myanmar, yang diduga akan dilakukan sebagai protes atas penindasan terhadap etnis Rohingya.