Akom: Saya Dapat Legitimasi Kuat dari Mantan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mengaku mendapat legitimasi kuat dari salah seorang mantan presiden RI dalam menghadapi polemik pergantian ketua DPR.

"Alhamdulillah dapat legitimasi kuat dari negarawan bangsa ini, mantan presiden," kata politisi Partai Golkar yang biasa disapa Akom itu saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Namun, saat ditanya apakah legitimasi tersebut berupa dukungan dan siapa mantan presiden yang dimaksud, Ade menolak menjawab.

Akom mengatakan, sosok yang ia maksud menasihatinya agar selalu menaati aturan dalam berpolitik.

Dia menambahkan, sosok itu juga berpesan kepadanya untuk bersikap layaknya negarawan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam menghadapi persoalan ini.

"Dari sejak awal jadi politisi sampai sekarang, saya selalu taat aturan. Bahkan, nasihat dari negarawan itu, mantan presiden itu, sampaikan ke saya, beliau sejak jadi politisi taat aturan. Itu yang saya pegang teguh," tutur Akom.

Sebelumnya, Akom sempat bertemu Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.

Akom mengatakan, Megawati pada dasarnya tidak ingin mencampuri urusan intenal Partai Golkar. Namun, Megawati sempat berpesan kepada Ade bahwa semuanya harus mengikuti aturan yang ada.

"Buat beliau yang penting taat aturan. Kalau DPR aturan DPR, kalau di partai aturan partai. Tanpa bermaksud intervensi partai yang lain," ucap Akom.

(Baca: Terancam Digantikan Setya Novanto, Ade Komarudin "Curhat" ke Megawati)

Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) lalu.

Keputusan DPP pun mendapat dukungan Dewan Pembina, yang sebelumnya meminta penundaan pergantian ketua DPR.

(Baca: Dewan Pembina dan DPP Golkar Sepakat Majukan Novanto Jadi Ketua DPR)

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.

(Baca: Setya Novanto Kembali Digadang Jadi Ketua DPR, Apa Kata Aburizal Bakrie?)

Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.

Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".

Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Posisi Novanto lalu digantikan oleh Ade Komarudin.