Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Butuh Rp 400 Miliar untuk Perbaiki DAS Citarum dan Cimanuk

Kompas.com - 29/11/2016, 17:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ekosistem daerah aliran sungai di Jawa Barat, Citarum dan Cimanuk, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Kedua ekosistem DAS itu perlu segera diperbaiki untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di Jawa Barat pada masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (29/11/2016).

Menurut dia, musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Jawa Barat beberapa waktu terakhir tidak terlepas dari rusaknya ekosistem kedua DAS itu.

(Baca: Bahas Persoalan Banjir di Jawa Barat, Wapres Panggil Menteri LHK)

"Sebagian (banjir disebabkan rusaknya DAS) Ciliwung, tetapi Ciliwung sudah jauh lebih baik ya," ujar Siti.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian LHK, kerusakan ekosistem yang melanda DAS Citarum mencapai 36.000 hektar. Sementara itu, kerusakan yang menimpa DAS Cimanuk mencapai 59.000 hektar.

"Jadi, tadi saya laporkan itu karena ditanya dan dipanggil untuk menjelaskan. Ada beberapa dukungannya, pasti ada bangunan tanah air, dam, cek dam, bangunan penahanan, mengendalikan erosi longsor, dan lain-lain. Juga tadi saya ditanya kesiapan bibit tanaman," kata dia.

Untuk memperbaiki kerusakan ekosistem yang terjadi di DAS Citarum, ia menambahkan, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sementara itu, anggaran perbaikan untuk DAS Cimanuk dibutuhkan sekitar Rp 215 miliar.

"Jadi, Rp 400-an miliar-lah untuk ngeberesin Jawa Barat yang sekarang banjir itu, dan kalau dianggarannya KLHK yang sekarang enggak sampai Rp 60 miliar," ujarnya.

Rencananya, Kementerian LHK akan menggelar rapat teknis untuk membahas persoalan banjir tersebut pekan depan.

(Baca: "Ini Banjir Terparah Selama Saya Tinggal di Bandung")

Dalam rapat tersebut juga akan dibahas rencana pengalokasian anggaran terkait penanganan masalah banjir yang harus ditanggung Kementerian LHK.

"Semua yang terkait akan dipanggil, terutama Menteri PU, karena kan dana terbesarnya kalau untuk mengatasi banjir, bencana, dan lain-lain, itu kan infrastruktur yah. Kalau dari saya sih plan-nya sudah ada," ujarnya.

Kompas TV Warga Korban Banjir Mulai Bersihkan Rumah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com