Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amalia Teman Ulin, Pemeriksaan "Solmet", Ahok Marahi Ketua RT, dan UU ITE

Kompas.com - 29/11/2016, 08:12 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com - Pemberitaan di media massa pada Senin (28/11/2016) kemarin masih diwarnai dengan "sisa-sisa" peristiwa beberapa waktu lalu. Banyak kasus pengaduan yang kini sedang berproses di kepolisian.

Berita terpopuler di Kompas.com adalah pemeriksaan Solidaritas Merah Putih (Solmet) sebagai saksi pelapor oleh pihak kepolisian terkait kasus dugaan penghasutan yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Kasus ini merupakan buntut dari peristiwa demo 4 November. 

Berita lainnya masih terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berita baru yang perlu Anda simak adalah pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi yang berlaku mulai hari Senin (28/11/2016).

Berita "hiburan" kemarin adalah soal pergunjingan di media sosial yang menyamakan pendiri "Teman Ahok" dengan aktivis Ulin Yusron. Dua orang ini memang berteman dan mereka memang mirip, tapi pangkal persoalannya bukan di situ. 

Bagi Anda yang kemarin tak sempat mengikuti pemberitaan Kompas.com, simak rangkuman berita kemarin di bawah ini. 

 

1. Solmet Diperiksa Polisi Terkait Laporan untuk Fahri Hamzah

Akhdi Martin Pratama Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Sylver Matutina saat di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11/2016). Solmet melaporkan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah karena diduga melakukan provokasi pada demo 4 November 2016 lalu.
Solidaritas Merah Putih (Solmet) kembali mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Senin (28/11/2016).

Kedatangannya kali ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penghasutan yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat berorasi pada unjuk rasa 4 November 2016 di Jakarta.

"Hari ini kami diperiksa sebagai saksi pelapor. Sekaligus kami diminta untuk menyerahkan kronologi tertulis atas kasus yang kami laporkan sebagai barang bukti," ujar Ketua Umum Solmet, Sylver Matutina, di Mapolda Metro Jaya.

Sylver menjelaskan, mereka melaporkan Fahri ke polisi untuk memberikan efek jera sehingga ke depan tidak ada lagi yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan tidak mematuhi aturan yang berlaku dan melakukan provokasi.

Simak berita selengkapnya di sini. 


2. Datang Mengadu, Ketua RT Ini Malah Dimarahi Ahok

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Calon pasangan cagub-cawagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama saat menerima pengaduan dari warga di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016). Ahok menerima pengaduan warga mengenai permasalahan Ibu Kota setiap pagi dari Senin hingga Jumat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta.
Salah seorang ketua RT dari wilayah Taman Sari, Jakarta Barat, dimarahi calon petahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat dirinya datang mengadu ke Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016) pagi.

Ahok menganggap ketua RT yang diketahui bernama Tan Chi Tiong itu tidak bekerja dengan baik.

Kemarahan Ahok bermula saat Tan menyampaikan pengaduan mengenai got di lingkungan tempat tinggalnya. Tan menyebut got di lingkungannya tak berfungsi sejak lama.

Saat diminta naik ke panggung, Tan mengawali pengaduannya dengan memperkenalkan diri.

"Saya ketua RT di kawasan saya sudah 6 periode, Pak. Saya mau ngadu soal got kami yang masih belum beres, Pak," kata Tan.

Belum sempat Tan menyampaikan aduannya lebih jauh, Ahok langsung memotong. Ahok mengatakan, seharusnya Tan melaporkan langsung masalah itu melalui aplikasi Qlue.

Baca selengkapnya di sini. 


3. UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini

Ist Ilustrasi Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru direvisi, akan berlaku mulai hari ini, Senin (28/11/2016).

"Berdasar UU no 12 tahun 2011 Pasal 73, suatu RUU disahkan melalui tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari setelah disetujui DPR dan Presiden," kata Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU ITE Henry Subiakto melalui pesan singkat, Senin (28/11/2016).

"Kalau belum ditandatangani Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung saat disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan," lanjut Henry.

Ada empat perubahan dalam UU ITE yang baru.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26.

Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali.

Baca selengkapnya di sini. 


4. Program Agus soal Bantuan Rp 1 Miliar Per RW Disebut Setara Anggaran 7.000 Unit Rusun

KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Calon gubernur nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, belajar cara membuat tempe di salah satu Sentra Produksi Tempe di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016) siang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, mengkritik program bantuan langsung sebesar Rp 1 miliar per RW dari cagub dan cawagub DKI Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Menurut Bestari, janji kampanye harus ditepati jika Agus dan Sylviana berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017. Namun, program bantuan langsung itu dirasa sulit untuk diwujudkan.

"Janji kampanye selain wajib dipenuhi pada saatnya kelak, maka perlu pula dikaji mendalam tentang program yang ditawarkan kepada publik. Apakah rasional menjanjikan alokasi uang rakyat sebesar Rp 1 Milyar per RW?" kata Bestari kepada Kompas.com, Senin (28/11/2016).

Selain anggota DPRD DKI, Bestari juga merupakan tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Bestari melanjutkan, selama ini selalu ada dinamika proses pembahasan anggaran antara Pemprov DKI dan DPRD DKI. Dia pun mencoba mengkalkulasikan besar anggaran yang akan dikeluarkan jika program itu diajukan.

Simak selengkapnya di sini. 

 

5. Amalia "Teman Ahok": Saya Berjilbab dan Saya Bukan Ulin Yusron

Jessi Carina Juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas dan salah seorang warga.
Pendiri kelompok relawan "Teman Ahok", Amalia Ayuningtyas angkat bicara mengenai pergunjingan tentang dirinya yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya tak berjilbab.

Ia menyampaikan hal itu saat hadir dalam acara peluncuran aplikasi "Go Ahok 2", di Kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

"Saya Amalia Ayuningtyas, saya memang berjilbab, dan saya bukan Ulin Yusron," kata Amalia yang langsung direspons tawa sebagian peserta acara.

Ulin Yusron adalah pegiat medsos yang fotonya sempat disandingkan dengan foto Amalia. Dalam pergunjingan yang ada di medsos, Ulin disebutkan sebagai Amalia versi saat tidak mengenakan jilbab. Ulin merupakan seorang laki-laki.

Amalia menuturkan bahwa dirinya sudah berjilbab sejak usia kanak-kanak. Karena itu, Amalia heran dengan adanya pergunjingan yang menudingnya tak berjilbab. Apalagi pergunjingan yang membandingkan wajahnya dengan Ulin.

Selengkapnya silakan baca di sini. 


6. Suu Kyi Tunda Lawatan ke Indonesia, Banglades Usir Warga Rohingya

KENICHIRO SEKI / POOL / AFP Pemimpin pro-demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Pemimpin Myanmar de facto, Aung San Suu Kyi, Senin (28/11/2016), menunda lawatan ke Indonesia setelah aksi protes di Jakarta untuk membela minoritas Rohingya.

Selain itu, gangguan keamanan diduga menjadi salah satu alasan penundaan. Namun, dugaan soal keamanan ini dibantah oleh otoritas Myanmar, seperti dilaporkan Agence France-Presse.

Polisi di Jakarta telah menggangalkan sebuah rencana untuk menyerang kantor Kedutaan Besar Myanmar, yang diduga akan dilakukan sebagai protes atas penindasan terhadap etnis Rohingya.

Ribuan warga Rohingya yang lari dari kekerasan di Myanmar telah membanjiri perbatasan antara negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan Banglades dalam seminggu terakhir.

Pelarian etnis minoritas Rohingya terjadi karena klaim adanya pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh aparat keamanan, namun dibantah oleh pemerintah Myanmar.

Baca selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com