Jelang Pilkada 2017, Hanya DKI Jakarta yang Paling Rawan Isu SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, DKI Jakarta menjadi daerah paling rawan konflik yang dipicu isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2017. 

Isu tersebut diembuskan pihak-pihak tertentu dengan tujuan menimbulkan konflik antara para pendukung pasangan calon kepala daerah.

"Hanya ada di DKI Jakarta saja isu-isu SARA itu. Kalau di daerah lain alhamdulillah tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Muhammad usai rapat koordinasi pemantauan Pilkada 2017 dengan Komnas HAM, Polri dan KPU, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Muhammad menuturkan, saat ini DKI Jakarta dinilai sebagai daerah yang paling rawan konflik jika dibandingkan Aceh, Banten, Papua dan Papua Barat.

(Baca: DKI Jakarta Dinilai Paling Rawan Konflik Jelang Pilkada Serentak 2017)

Dia menyebut status DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat kontestasi politik nasional membuat indeks kerawanannya meningkat.

Di sisi lain, isu SARA mulai meningkat saat terjadi polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sebelumnya, Bawaslu hanya menyebut Aceh, Banten dan Papua Barat sebagai daerah rawan konflik dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP 2016).

"Ada tiga daerah yang dinilai rawan untuk Pilkada yakni Aceh, Papua barat dan Vanten. DKI Jakarta sebenarnya tidak terlalu rawan, cuma karena konstentasinya saja kali ya karena di Ibu Kota," kata Muhammad.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigadir Jenderal Pol Bambang Usadi.

Bambang mengatakan saat ini DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rawan konflik. Menurut dia, polemik kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonanktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memicu situasi yang kurang kondusif.

(Baca: Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017)

Tidak bisa dimungkiri, kata Bambang, kasus tersebut juga diwarnai oleh isu berbau SARA.

Di sisi lain, dugaan adanya makar dan indikasi penyusupan kepentingan politik saat aksi unjuk rasa 4 November 2016 lalu juga memberikan pengaruh.

"Apalagi kasus Ahok juga diwarnai isu SARA. Ini sangat rawan, perlu persiapan. Sehingga kami menyatakan bahwa kemungkinan konflik di Jakarta lebih besar daripada daerah lain, yang paling rawan ya jelas DKI Jakarta ini. Ada isu upaya makar segala," kata Bambang.