Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sebut Kisruh Kasus Ahok Pengaruhi Iklim Usaha

Kompas.com - 28/11/2016, 06:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan prihatin atas kondisi negara yang dinilainya tengah tak stabil.

Menurut dia, stabilitas negara memengaruhi iklim usaha.

Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menyampaikan pidato kunci dalam acara seminar bertajuk "Menumbuhkan Semangat Wirausaha Guna Meningkatkan Dunia Usaha dan UMKM Menuju Jawa Tengah Mandiri dan Berdikari".

Surya juga menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai lebih dari 5 persen.

Capaian tersebut patut disyukuri, namun target-target pertumbuhan ekonomi, menurut dia, akan terganggu jika situasi negara seperti saat ini.

"Dunia usaha butuh kondisi yang bisa meyakinkan diri para pelaku usaha. Iklim dunia usaha yang sehat, stabilitas politik sekaligus stabilitas pembangunan dibutuhkan," kata Surya, di Semarang, Minggu (27/11/2016).

Ia mencontohkan, dinamika yang mewarnai kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama. 

Rangkaian aksi terkait kasus itu dinilainya mengganggu dunia usaha.

"Kenapa sebuah peristiwa yang sebenarnya menurut kalangan dunia usaha tidak prinsipil sekali, bisa jadi ancaman negeri," ujar Surya.

"Kasus Ahok ini harusnya tidak sampai mendapatkan satu perhatian yang sampai membuang energi begitu hebat dari seluruh komponen bangsa," sambungnya.

Surya menambahkan, dibutuhkan upaya untuk menarik investor luar negeri agar investasi berkembang.

Dengan demikian, ideologi yang mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa perlu terus dijunjung agar stabilitas negara tercipta.

"Bayangkan kalau tidak memiliki stabilitas yang kuat dan kokoh, kita tidak bisa mengerjakan apa saja. Percuma, iklim dunia usahanya tidak sehat," kata dia.

"Bagaimana kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi yang ada? Akhirnya dunia usaha akan sukit berkembang dan itu yang kita tidak inginkan," ujar Surya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com