Wasekjen Golkar Sesalkan Sikap Aburizal dan Akbar Tandjung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menyayangkan statement politik Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung yang berharap tak ada rangkap jabatan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR.

Maman menilai, dengan pernyataan itu, Aburizal dan Akbar terkesan keberatan dengan pengembalian posisi Ketua DPR kepada Setya Novanto yang juga Ketua Umum Golkar.

"Masalah ini kenapa diperdebatkan. Dulu Pak Akbar Tandjung memimpin Golkar dan Ketua DPR juga faktanya Golkar jadi peringkat pertama dan bisa keluar dari kemelut konflik pada zaman waktu itu," kata Maman saat dihubungi, Minggu (27/11/2016).

"Sama halnya pada saat sekarang justru salah satu rujukan kami mendorong Setya Novanto karena belajar dari era Pak Akbar Tandjung yang sukses," tambah Maman.

(baca: Aburizal dan Akbar Harap Ketua Umum Partai Golkar Tak Rangkap Jabatan)

Maman menegaskan bahwa usul mengembalikan posisi Novanto sebagai Ketua DPR murni inisiatif dan rekomendasi pengurus DPP Partai Golkar.

Salah satu pertimbangannya adalah melakukan upaya percepatan dan efektifitas konsolidasi nasional serta komunikasi politik antara Partai Golkar, legislatif dan eksekutif.

Maman memahami kekhawatiran Aburizal dan Akbar apabila Setya Novanto merangkap jabatan bisa mengurangi fokus kerja mengurus partai.

(baca: Aburizal Akan Temui Novanto Terkait Wacana Pergantian Ketua DPR)

"Tetapi Insya Allah kekhawatiran itu akan menjadi dorongan kepada kami untuk bekerja lebih baik," ujarnya.

Politisi muda Golkar ini menegaskan bahwa pengurus struktur DPP pada periode kali ini diisi oleh orang yang hebat dan siap menbangun soliditas demi kebesaran Partai Golkar.

Dengan begitu, meski Novanto harus mengerjakan pekerjaan di DPR, namun tetap bisa optimal memimpin Golkar.

"Yang harus kita waspadai adalah para 'brutus' yang tidak ingin Partai Golkar dan pemerintahan era Jokowi besar dan maju," ucap dia.

Aburizal sebelumnya berharap seorang pimpinan partai tidak rangkap jabatan agar bisa fokus dalam mencapai tujuan.

Dia menyebut bahwa jabatan ketua DPR dan ketua umum partai merupakan dua jabatan strategis yang membutuhkan perhatian penuh.

"Kalau misalnya yang satu didahulukan, misal mendahulukan DPR, maka Partai Golkar tentu akan dirugikan karena waktunya tidak cukup nanti," ujar Aburizal saat ditemui di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/11/2016).

Hal senada juga dikatakan Akbar. Ia mengatakan, dia dan Aburizal telah sepakat bahwa seorang pemimpin partai diharapkan bisa fokus dalam melaksanakan tugasnya. Harapannya, Golkar bisa meraih kemenangan di pemilu 2019 mendatang.

"Kami sepakat bahwa dalam mengemban tugas terkait dengan posisi seseorang, memang sebaiknya seseorang itu betul-betuk fokus dalam melaksanakan tugasnya," ujar Akbar.

Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi Ketua DPR RI kepada Setya Novanto. Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar, Senin (20/11/2016).