Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Algooth Putranto

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI).

Mencegah Kejemuan Politik

Kompas.com - 26/11/2016, 17:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorBambang Priyo Jatmiko

Baru sepekan dijalankan Balai Rakyat Rumah Lembang yang intim memiliki potensi menjadi alternatif model kampanye blusukan yang terbuka.

Dalam catatan saya, model kampanye town hall meeting rupanya sudah menjadi aspirasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya untuk daerah yang selama ini rawan konflik ketika dilakukan kampanye terbuka.

Hal ini tidak lepas dari warisan modal berpolitik masyarakat Indonesia yang tereduksi selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru dengan konsep massa mengambang, di mana partai politik diasingkan dari masyarakat akar rumput yang perlahan-lahan tergerus kadar ideologinya.

Tipisnya ideologi kepartaian ini dapat dilihat dari kerapnya baku hantam antar simpatisan partai, samarnya ideologi partai-partai yang ada, kecuali PKS, bahkan fakta yang lebih aktual adalah dari tiga calon Gubernur DKI, tidak satupun lahir dari rahim partai.      

Alhasil dalam pertarungan Pilkada DKI, kecenderungan yang terjadi bukan debat ideologi namun tak lebih pada demokrasi semu yang terjadi sejak Pemilu 2004, masyarakat secara sadar tidak memilih ideologi maupun program yang ditawarkan namun menentukan pilihan semata-mata terhadap calon pemimpin yang cenderung lebih populer. Berkat banjir iklan dan pemberitaan? Bisa jadi benar!

Namun dalam kondisi saat ini, ketika media sosial sedemikian dominan dan memungkinkan pesan-pesan teramplifikasi secara masif rupanya terdapat kecenderungan timbulnya kejemuan (boredom) terhadap politik yang tidak boleh diabaikan semua pihak.

Belum lagi fakta persaingan media massa telah berdampak pada kesinambungan konflik dan karena tuntutan untuk selalu menjual (marketable), metode persaingan itu secara sadar menyuburkan iklim provokasi yang membaurkan realitas simbolik.

Media yang harusnya mengabarkan fakta secara obyektif, justru melihat fakta-fakta secara subyektif dan terjebak pada simbol, dan bisa jadi belum tentu benar.

Repotnya, derasnya informasi media mainstream tersebut turut diamplifikasi secara cepat dan masif oleh media sosial yang rupanya menurut duet peneliti Van Tilburg dan Eric Igou dalam Jurnal Psikologi Sosial Eropa pada Juni lalu menjadi pemicu kejemuan masyarakat terhadap politik.

Kejemuan ini yang menyebabkan putusan masyarakat Inggris memilih keluar dari Uni Eropa, sementara fenomena yang sama diduga yang menjadi penyebab kemenangan Donald Trump dalam Pemilu di Amerika.

Masyarakat Amerika yang jenuh politik memilih tak menyuarakan suaranya, sementara yang tak kuat diterpa badai informasi secara sadar mengikuti narasi besar yang ditiupkan Trump yang paham luar dalam media.

Pilkada DKI masih menyisakan kurang dari tiga bulan sebelum waktu pemilihan, melihat kecenderungan badai informasi tersebut, pantas dikhawatirkan stamina psikis masyarakat akibat masifnya pertukaran pesan dari gelanggang politik yang masing-masing memiliki kebenarannya.

Jika psikis masyarakat tak kuat, bisa jadi hasil akhir Pilkada DKI bakal sama mengejutkannya dengan Pemilu Amerika, namun bisa jadi tensi tersebut diturunkan lewat kampanye calon Gubernur yang memilih berdialog dengan masyarakat dalam ruang yang lebih intim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com