Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Massa Demo, Aparat Perketat Pengamanan Gedung Parlemen

Kompas.com - 25/11/2016, 11:30 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat gabungan kepolisian dan TNI memperketat pengamanan gedung DPR dan MPR, Jumat (25/11/2016).

Pengamanan tersebut dilakukan terkait adanya informasi adanya aksi demonstrasi hari ini.

Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana menuturkan, informasi yang diterima Polda Metro Jaya, unjuk rasa akan dilaksanakan di beberapa titik di Ibu Kota.

Sudah menjadi suatu kebiasaan dalam operasional kepolisian bahwa semua lokasi yang diperkirakan menjadi lokasi unjuk rasa, salah satunya kompleks parlemen, diberikan pengamanan.

"Kekuatan biasa-lah. Brimob yang ada. Pasukan obvit Sabhara. Ini merupakan hal yang tidak terlalu khusus ya. Tugas rutin biasa. Setiap unjuk rasa kita berikan pengamanan pelayanan," kata Suntana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Suntana enggan merinci jumlah personil pengamanan yang disiapkan hari ini. Jumlah tersebut, kata dia, disesuaikan dengan jumlah massa demonstran.

"Kalau jumlah massa banyak tentu pengamannya juga harus banyak. Namanya massa harus dijaga. Massanya sedikit kita juga menurunkan personel secukupnya," ujarnya.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Ia juga mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait tuntutan para demonstran yang rencananya akan melancarkan aksi hari ini.

Kepolisian nantinya akan meminta perwakilan demonstran untuk berdialog dan menyampaikan tujuan aksi mereka.

"Kami akan minta perwakilan dari objek-objek pengunjuk rasa, termasuk DPR untuk ketemu sama mereka dan akan menyampaikan. Sehingga akan jelas ketahuan apa yang ingin disampaikan dalam unjuk rasa tersebut," kata Suntana.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, empat unit mobil pemadam kebakaran, kendaraan berat Barracuda dan tiga unit mobil water cannon disiagakan.

(Baca: Panglima TNI Yakin Kapolri Tidak Asal Bicara soal Dugaan Makar)

Pasukan gabungan yang disiagakan terdiri dari Satuan Brimob Jawa Tengah, Brimob Jawa Timur, Brimob Sumatera Selatan, Marinir (TNI AL), dan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud TNI AD).

Aparat juga berjaga di setiap titik masuk kompleks parlemen. Penjagaan ketat diberlakukan kepada setiap orang yang masuk. Misalnya dengan menunjukan kartu identitas dan membuka helm bagi pengendara sepeda motor.

Kompas TV Menteri Pertahanan: Tindak Tegas Pelaku Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com