Demokrat: Kalau Mau Jadi Presiden dan Wapres Ikut Pemilu, Jangan Makar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, partainya menentang keras jika memang ada upaya makar terhadap pemerintahan saat ini.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi isu makar yang disebut akan dilakukan pihak tertentu dengan cara menduduki Gedung DPR/MPR.

Menurut Syarief, makar bukanlah cara yang baik dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.

"Meski info tentang makar belum kami terima, orang yang makar itu sama saja tidak mau bekerja. Kalau mau jadi presiden dan wapres ya di pemilu setiap lima tahun sekali, bukan makar," kata Syarief, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Syarief mengatakan, pelarangan makar termaktub dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa.

(Baca: Membaca Gelagat Makar?)

"Makar itu kan tidak boleh. Bukan budaya bangsa kita. Orang-orang yang ingin makar itu ingin merusak demokrasi yang kita bangun dengan susah payah. Saya rasa tidak ada untungnya makar itu," papar Syarief.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan, termasuk pasal makar," ujar Tito, Senin (21/11/2016).

Bahkan, Tito mengaku mendapatkan informasi bahwa ada penyusup di balik aksi unjuk rasa itu dan akan menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.