Kompas.com - 24/11/2016, 18:47 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, menuturkan, sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) setidaknya telah melakukan sepuluh operasi tangkap tangan (OTT) di daerah.

Hal tersebut dikatakan Wiranto saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan kerja Satgas Saber Pungli di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).

"Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain operasi tangkap tangan," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, dari seluruh pengaduan masyarakat yang diterima, Satgas Saber pungli meneruskannya kepada unit pemberantasan pungutan liar (UPP) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Posko Satgas Saber Pungli mencatat, hingga 22 November 2016, terdapat 10.520 laporan terkait praktik pungutan liar. Setelah menerima laporan yang cukup, UPP menindaklanjutinya dengan OTT.

(Baca: Satgas Saber Pungli Terima 10.520 Pengaduan dari Masyarakat)

Beberapa OTT yang telah dilakukan yakni operasi di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Jembatan Timbang Sulawesi Selatan.

Selain itu OTT juga dilakukan di Kantor Dinas Pemerintah Daerah NTT, Kantor Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kantor Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Subang, suap cetak sawah Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Sumatera Barat.

"Sebagian laporan sudah direkomendasikan oleh Satgas Saber Pungli ke unit-unit pemberantasan pungli di kementerian/lembaga untuk segera ditindaklanjuti," ujar Wiranto.

"Kami juga monitor apa sudah ada aksi untuk netralisir pungli itu. Dari sana kami perlu masukan dari masyarakat, apa masih berlangsung atau berhenti," kata dia.

Selain itu, Wiranto juga mengatakan, sebanyak tujuh UPP kementerian/lembaga dan 22 UPP provinsi telah terbentuk.  

Tujuh UPP kementerian/lembaga tersebut adalah UPP Kepolisian RI, UPP Kemkumham, UPP Kementerian Komunikasi dan Informatika, UPP Kemdagri, UPP BIN, UPP Badan Pengawas Pemilihan Umum, UPP Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Sementara itu UPP provinsi yang telah terbentuk yakni di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Timur, DIY, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Gorontalo, Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Maluku Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Papua Barat, Kalimantan Tenggara, dan Bali.

Kompas TV Dugaan Pungli Brotoseno
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.