JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta agar pemerintah tidak reaktif dalam merespons isu makar.
Menurut Syarief, respons yang terlalu berlebihan justru mengakibatkan masyarakat tidak tenang.
"Kalau kita lihat statement para pembantu Presiden soal makar kan berbeda, statement Kapolri berbeda dengan statement Menhan (Menteri Pertahanan). Jadi sebenarnya tak perlu dilebihkan. Nanti mengakibatkan rakyat tidak tenang," ucap Syarief.
(baca: Jokowi Mengaku Tak Khawatir Upaya Makar)
Ia menambahkan, jika nantinya rakyat merasa tidak tenang, tentunya akan mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Hal itu juga akan berimbas pada perekonomian negara.
Syarief menuturkan, pemerintah sebaiknya mendalami terlebih dahulu informasi intelijen terkait adanya makar.
(baca: Panglima TNI Yakin Kapolri Tidak Asal Bicara soal Dugaan Makar)
Sebagai anggota Komisi I DPR, ia mengaku belum mendapat informasi tersebut dari pihak intelijen.
"Intinya masyarakat jangan dibuat tidak tenang karena nanti memengaruhi perekonomian dan selainnya juga," papar Syarief.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.
(baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)
Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.
"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin.
(baca: Kapolri Sebut Ada Rapat untuk "Kuasai" DPR pada Aksi 25 November)
Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.
Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.
Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.
Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.
(baca: Polri: Belum Ada Urgensi Menahan Ahok)
Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.
"Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
