Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Beri Penjelasan soal Kerusuhan di Manokwari

Kompas.com - 22/11/2016, 14:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan, bentrokan yang terjadi di Manokwari pada Rabu (26/10/2016) bermula dari kekecewaan warga kepada kepolisian.

Bentrokan disebabkan karena polisi dianggap tidak netral dalam memproses pelaku yang diduga melakukan penusukan terhadap seorang warga, Vijay Pauspaus.

"Penikaman Vijay Pauspaus telah direspons oleh Kepolisian Resor Manokwari dengan mendatangi TKP, akan tetapi polisi tidak merespons secara cepat untuk memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya," ujar Pigai saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Selasa (22/11/2016).

Pigai menuturkan, pasca-peristiwa penusukan, polisi tidak mampu mengamankan lima orang warga pendatang yang diduga sebagai pelaku penikaman.

Bahkan salah seorang yang diduga kuat sebagai pelaku karena membawa badik, telah melarikan diri dari tangan polisi.

Akibatnya, 200 warga Sanggeng berkumpul dengan membawa alat berupa parang, batu, kayu dan besi.

Kerusuhan terjadi saat anggota polisi mencoba menghalau massa dengan mengeluarkan tembakan peringatan dan massa membalas dengan melemparkan batu ke arah polisi.

"Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa maupun luka-luka," kata Pigai.

Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa kerusuhan di Sanggeng. penelusuran data, fakta dan informasi pada 9-11 November 2016.

Proses pemantauan ini dilakukan dengan meminta keterangan korban, keluarga korban, Polda Papua Barat, DPRD Papua Barat, Gubernur Papua Barat dan tinjauan ke lokasi kerusuhan.

Bentrokan berawal dari penusukan Vijay di dekat SPBU Sanggeng. Warga yang tidak terima atas kejadian ini mendatangi lokasi untuk mencari pelaku penusukan yang belum diketahui identitasnya.

Selain itu, massa yang jumlahnya ratusan orang ini menyerang pos pengamanan rayon yang didirikan oleh Polda Papua Barat, serta membakar enam unit motor yang terpakir di pos tersebut.

Massa melempar kaca Pos Polisi Sanggeng yang baru dalam tahap pengerjaan, memblokade ruas jalan Yos Sudarso dan membakar sejumlah ban bekas serta material lainnya di tengah jalan.

Aksi massa yang tak terkendali membuat Danramil Kota Manokwari, Mayor Inf Harsono, yang ingin menghalau massa ikut terkena pukulan pada bagian kepala, dan mengalami luka robek di kepala dan harus mendapat 10 jahitan.

Untuk meredam aksi massa, polisi yang tiba di lokasi kejadiaan langsung melepaskan gas air mata serta tembakan peringatan.

Akibatnya, dua warga terkena tembakan peluru nyasar, yakni Onesimus Rumayom (sebelumnya disebut Onis Ramayon) yang berusia 56 tahun dan Faskah Sroyer (18).

Onesimus yang terkena tembakan pada paha sebelah kanan akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL). Kematian Onesimus ini membuat situasi keamanan kota sempat tak terkendali.

(Baca: Kerusuhan di Manokwari, Satu Orang Meninggal)

Pasalnya sejumlah warga di beberapa lokasi, seperti di Kelurahan Pardani ikut merusak lapak jualan serta membakarnya di tengah jalan, dan menebang pohon serta melempari rumah warga.

Agar aksi massa tak meluas, aparat TNI-AD dengan bersenjata lengkap diterjunkan untuk mendukung pihak kepolisian dari Polres dan Polda Papua Barat, serta Brimob Detasemen C Polda Papua Barat.

(Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Manokwari Versi Polisi)

Pada pukul 04.00 WIT pagi tadi, Kapolres Manokwari AKBP Christian Ronny Putra memimpin pembukaan paksa blokade di Kelurahan Pardani. Akses arus lalu lintas kembali normal.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Royke Lumowa membantah kematian Onesimus akibat luka tembak yang dideritanya.

Kompas TV Warga Manokwari Memblokade Jalan Trans Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com