Perludem Usulkan Pemilu Level Nasional dan Daerah Dipisah

Kompas.com - 19/11/2016, 12:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com Diskusi RUU Pemilu Populi Center

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menilai bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berpotensi membingungkan masyarakat.

Pemilu tersebut digelar untuk memilih banyak hal. Selain memilih presiden dan wakil presiden, Pemilu 2019 juga dilakukan untuk memilih anggota legislatif nasional atau DPR, senator, serta anggota legislatif atau DPRD provinsi dan legislatif kota atau kabupaten.

"Mengutip pernyataan Prof. Ramlan Surbakti, kita itu bukan melakukan pemilu serentak, melainkan pemilu borongan. Begitu banyak yang harus dipilih dalam satu waktu," kata Heroik dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).

Selain menimbulkan kebingungan di masyarakat, pelaksanaan pemilu serentak seperti itu juga menyulitkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu.

Untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tadi, Perludem mengusulkan agar pemilu level nasional, seperti pemilu presiden, DPR, dan DPD didahulukan.

"Pemilihan DPRD provinsi dan kota atau kabupaten dilaksanakan setelahnya," ujar Heroik.

Ia mengatakan, pemilihan anggota legislatif daerah bisa dilaksanakan beberapa waktu setelah berlangsungnya pemilu di level nasional.

Dengan demikian, nantinya akan terlihat keefektifan dari koalisi yang dibangun di level nasional.

Menurut Herotik, pemilihan anggota DPRD dapat dilangsungkan dua tahun setelah pemilu nasional. Hal itu diyakini akan memudahkan KPU dan masyarakat.

"Dari situ kita juga bisa sama-sama lihat efektif apa tidak koalisi di level nasional. Kalau efektif maka bisa berlanjut ke daerah dan itu semakin baik pula untuk penguatan sistem presidensial," kata Heroik.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X