Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Curiga Ada Penggerak Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot

Kompas.com - 15/11/2016, 15:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz, Triana Dewi Seroja, menduga penghadangan terhadap kampanye pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sengaja digerakan. 

Dia menilai para penghadang itu bertidak atas satu komando. Triana yakin, mereka tak bergerak secara swadaya. 

Triana menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera mencari tahu mengenai pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk menghadang kehadiran Ahok-Djarot.

Ia menilai hal ini sudah masuk pelanggaran dalam pilkada. "Kami minta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Segera ditindak jika ada yang melakukan penolakan," ucap Dewi di Kantor DPP PPP, Selasa (15/11/2016).

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Djan, Sudarto mengatakan, partainya akan mengevaluasi strategi pemenangan pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

Perubahan strategi ini menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok.

Sejak kasus ini mencuat ke publik, kerap muncul kelompok masyarakat yang menghadang kampanye Ahok-Djarot di sejumlah lokasi.

(Baca: Ini Langkah Polda Metro Cegah Terulangnya Penghadangan Kampanye)

"Evaluasi itu untuk program kerja. Strateginya, bagaimana kita menghindari penolakan. Hasil investigasi tim PPP, penolakan itu tidak murni. Artinya ada yang menggerakan itu. Makanya kita evaluasi," kata Sudarto.

Hal ini disampaikan Sudarto sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan Sekjen PPP Dimyati Natakusuma.

Dimyati sebelumnya menyebut partainya tengah mengevaluasi dukungan kepada Ahok-Djarot.

(Baca: PPP Djan Akan Evaluasi Dukungan, Ini Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

Namun menurut Sudarto, evaluasi yang dimaksud yakni bagaimana cara partainya berkampanye untuk memenangkan pasangan nomor urut dua tersebut, bukan untuk menarik dukungan.

"PPP sudah bulat mendukung Ahok-Djarot. Itu keputusan DPP dan merupakan hasil konsultasi dengan DPC. Calon ini mau ditetapkan tersangka atau tidak, ini (pencalonan) tak bisa diundurkan. Ahok-Djarot tetap calon," ucap Sudarto.

Kompas TV Timses Ahok-Djarot Laporkan Penghadangan Pada Bawaslu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com