Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 10/11/2016, 20:17 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendiri perusahaan Alibaba Group, Jack Ma, gagal menjadi penasihat resmi Pemerintah Indonesia dalam pengembangan program perdagangan digital (electronic commerce) di Tanah Air.

Orang yang masuk jajaran terkaya di Asia versi Forbes dan Bloomberg itu sudah terlebih dahulu "dibajak" Pemerintah Malaysia untuk mengembangkan e-commerce di negeri jiran tersebut.

Informasi tersebut juga sudah diterima Pemerintah Indonesia.

"Kita sudah ribut-ribut sih, akhirnya kalah kan sama Malaysia. Mereka duluan. Sudah ada foto Jack Ma salaman dengan PM Malaysia," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Rudiantara menyayangkan hal itu. Terlebih lagi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-14, Kamis ini.

Paket kebijakan itu tentang peta jalan bisnis e-commerce di Tanah Air. Paket kebijakan itu salah satunya mengatur masa transisi penyempurnaan perangkat hukum terkait e-commerce.

Seharusnya, Jack Ma-lah yang menjadi penasihat selama masa itu. (Baca: Jadi Penasihat "E-Commerce" Indonesia, Bos Alibaba Jack Ma Tak Digaji)

Meski demikian, Pemerintah Indonesia tidak patah arang. Rencananya, tim yang akan mengawal masa transisi itu akan tetap menjalin komunikasi dengan Jack Ma terkait apa yang harus dilakukan untuk mendorong percepatan suksesnya e-commerce di Indonesia.

"Nanti ada steering committee, anggotanya menteri. Mereka akan mendapatkan masukan, baik dalam maupun luar negeri, internasional. Masukan bisa dari siapa saja, salah satunya Jack Ma," ujar Rudiantara.

Rudiantara akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution terlebih dahulu terkait hal itu.

Kompas TV Transaksi E-Commerce Indonesia Masih Rendah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud: Enggak Ada Pembocoran Informasi soal Transaksi Janggal

Mahfud: Enggak Ada Pembocoran Informasi soal Transaksi Janggal

Nasional
Kemenag-DPR-BPKH Rapat Tertutup Bahas Tambahan Biaya Haji Rp 256 Miliar

Kemenag-DPR-BPKH Rapat Tertutup Bahas Tambahan Biaya Haji Rp 256 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Bupati di Kalteng dan Anggota DPR RI sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati di Kalteng dan Anggota DPR RI sebagai Tersangka

Nasional
DKPP Susun Putusan untuk Ketua KPU Terkait Kasus 'Wanita Emas'

DKPP Susun Putusan untuk Ketua KPU Terkait Kasus "Wanita Emas"

Nasional
Nasdem Sebut Elektabilitasnya Naik karena Ada Sumbangan Efek Ekor Jas dari Anies

Nasdem Sebut Elektabilitasnya Naik karena Ada Sumbangan Efek Ekor Jas dari Anies

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Nasional
Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Nasional
DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

Nasional
Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Nasional
Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami 'Omongin' Banyak...

Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami "Omongin" Banyak...

Nasional
Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasional
BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Nasional
DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang 'Offline' Lagi

DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang "Offline" Lagi

Nasional
MAKI Ajukan Arteria Dahlan dan 2 Anggota DPR Lain Jadi Ahli Terkait Laporannya

MAKI Ajukan Arteria Dahlan dan 2 Anggota DPR Lain Jadi Ahli Terkait Laporannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke