Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanjutkan Konsolidasi, Jokowi Undang Ulama Banten dan Jabar ke Istana

Kompas.com - 10/11/2016, 13:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang kiai dan ulama pimpinan Pondok Pesantren Wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

Pantauan Kompas.com di lokasi, puluhan kiai dan ulama sudah mulai berdatangan ke Istana sekitar pukul 13.00 WIB, sesuai waktu yang dijadwalkan.

Setelah melewati pemeriksaan paspampres, mereka langsung dipersilahkan masuk ke dalam Istana.

(baca: Kepada Jokowi, Pimpinan Ormas Islam Janji Tenangkan Umat)

Pertemuan antara Jokowi dan para kiai dan ulama berlangsung secara tertutup.

Jokowi belakangan ini memang sibuk melakukan konsolidasi pascademo di sekitar Istana, pada Jumat (4/11/2016).

Saat itu, massa berkumpul untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama.

(baca: Din Syamsuddin Apresiasi Konsolidasi Jokowi ke Ormas Islam)

Rencananya, unjuk rasa akan kembali dilakukan pada 25 November.

"Kita terus akan melakukan pertemuan-pertemuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga bisa mendinginkan suasana, menyejukkan suasana," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah bertandang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

(baca: Bertemu Jokowi, Ormas Islam Sebut Negara Gaduh Hanya karena Ahok)

Jokowi juga menghadiri Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mengundang 17 pimpinan organisasi massa Islam ke Istana.

Dalam setiap pertemuan, Jokowi berterima kasih kepada para tokoh agama yang telah berkontribusi menyejukkan suasana.

Presiden juga menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap kinerja kepolisian dalam mengusut kasus Ahok.

Kompas TV Presiden Ajak Pimpinan Ormas Dinginkan Suasana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com