Kompas.com - 09/11/2016, 19:59 WIB
Sejumlah pimpinan organisasi massa Islam usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016). Fabian Januarius KuwadoSejumlah pimpinan organisasi massa Islam usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pimpinan ormas Islam memberikan saran dan masukan kepada Presiden Joko Widodo seputar kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Saran dan masukan itu disampaikan langsung kepada Presiden saat pimpinan ormas diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (9/11/2016) sore.

"Semua pembicara itu sama isinya, negara ini gaduh karena hanya satu orang. Intinya gitu ya," kata Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD, salah satu yang diundang dalam pertemuan.

(baca: Din Syamsuddin Apresiasi Konsolidasi Jokowi ke Ormas Islam)

Agar kegaduhan tak terus berlangsung, lanjut Mahfud, maka proses hukum terhadap Ahok harus dilakukan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Proses hukum tidak boleh hanya menggunakan asas kepastian dengan menggunakan pasal-pasal, tapi juga asas keadilan di masyarakat.

"Saya bilang ke Presiden, saya mantan hakim kalau mau hukum orang tahu pasalnya, kalau mau bebaskan orang juga tahu pasalnya. Itu kalau cuma hukum, tapi kan kita bicara keadilan. Ada rasa, hati nurani," ujar mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini.

 

(baca: Di Depan Pimpinan Ormas Islam, Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Lindungi Ahok)

Mahfud menambahkan, pada prinsipnya masyarakat harus menerima apapun keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri terkait kasus Ahok.

Namun, jika proses yang berlangsung tidak adil, maka masyarakat bisa merasa tidak puas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.