Di Markas Kopassus, Jokowi Sebut Pasukan Cadangan Bisa Dia Kerahkan Saat Darurat

Kompas.com - 10/11/2016, 11:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat diberikan penjelasan mengenai alutsista Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (10/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan cadangan yang setiap saat dapat ia gerakkan jika negara dalam kondisi darurat.

"Di sini ada Sandi Yudha, Satuan Komando, dan Gultor. Ini merupakan pasukan cadangan yang dalam keadaan emergency, darurat, bisa saya gerakkan," ujar Jokowi usai memberikan pengarahan kepada prajurit Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).

"Sebagai panglima tertinggi, lewat Panglima TNI, (dapat digerakkan) untuk keperluan-keperluan khusus," lanjut dia.

(Baca: "Komando", Teriak Prajurit Kopassus kepada Presiden Jokowi)

Meski demikian, Jokowi membantah bahwa kehadiran serta aktivitasnya itu dilatarbelakangi kondisi bahwa negara dalam keadaan darurat. Presiden hadir di tempat tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

"Enggak (dalam keadaan darurat). Ini kan Hari Pahlawan. Tadi kan saya bilang 'kalau' (keadaan darurat)," ujar Jokowi.

Presiden memberikan pengarahan kepada 1.720 personel Kopassus, mulai dari tingkat bintara hingga perwira.

(Baca: Saat Jokowi Diberi Penjelasan soal Mematikannya Alutsista Kopassus)

Sebelum memberikan pengarahan, Jokowi mendapat penjelasan soal mematikannya alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Kopassus.

Usai memberikan pengarahan, Presiden menghampiri satu per satu prajurit untuk bersalaman.

Prajurit itu berteriak "komando" saat berjabat tangan dengan Presiden.



EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X