Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari 34 Proyek Listrik yang Mangkrak, Beberapa Sudah Diproses KPK

Kompas.com - 09/11/2016, 23:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha mengatakan, KPK belum melakukan penyelidikan terhadap mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik.

Proyek itu disinyalir telah mangkrak sejak tujuh sampai delapan tahun lalu.

Meski demikian, KPK telah mendapatkan laporan terhadap mangkraknya beberapa proyek listrik dari masyarakat sebelum Presiden Joko Widodo mengancam akan melaporkan proyek itu ke KPK.

"Ada memang informasi-informasi dilaporkan oleh masyarakat, memang tidak ke-34-nya, tapi ada beberapa yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik. Dan itu sedang dilakukan penelahaan," kata Priharsa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Priharsa menuturkan, sejak tahun lalu, KPK telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka penyelamatan sumber daya energi. Antara lain, lanjut dia, melakukan kajian terhadap celah korupsi dan tumpang tindih aturan.

"Termasuk juga yang menyebabkan beberapa target yang terkait dengan energi tidak tergolong sesuai dengan rencana," ucap Priharsa.

Menurut Priharsa, KPK saat ini sedang menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam mangkraknya ke-34 proyek pembangkit listrik.

Hingga saat ini, proses audit BPKP tengah berjalan dan belum menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Priharsa menyebutkan, KPK terbuka terhadap berbagai informasi yang ada. (Baca juga: Jokowi Sebut Proyek Listrik Mangkrak Era SBY Sudah Ditindaklanjuti KPK)

Semakin banyak informasi yang dilaporkan ke KPK, lanjut dia, akan semakin memudahkan KPK dalam menindaklanjuti bila terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya.

"Perlu juga digarisbawahi bahwa ini harus dipisahkan. Dalam artian 34 ini tidak bisa langsung dilakukan tindaklanjut secara gelondongan. Satu per satu mesti harus diteliti secara cermat," ujar Priharsa.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

(Baca juga: Melapor ke Jokowi, Pramono Sebut 34 Proyek Mangkrak Era SBY Rugikan Negara Triliunan Rupiah)

Selain itu, Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.

"Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," ucap Jokowi.

Kompas TV Ketua KPK Tuding Mantan Mendagri Kalap Diperiksa KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com