Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menteri Susi Akan "Diculik" Polisi Afrika untuk Berantas Pencurian Ikan

Kompas.com - 09/11/2016, 11:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi pembicara utama dalam sidang umum Interpol mengenai pencurian ikan atau illegal fishing.

Ia menyampaikan tantangan-tantangan dan cara penanganan kasus-kasus pencurian ikan di Indonesia.

Di hadapan delegasi 165 negara peserta, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia punya satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115).

Ia membeberkan prestasi satgas tersebut dalam menindak kapal-kapal asing yang mencoba memasuki wilayah perairan Indonesia dan mencuri ikan.

KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN Dua kapal asal Vietnam yang ditenggelamkan di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (5/4/2016)
Ternyata, Satgas 115 yang dipamerkan Susi menarik minat negara lain. Susi mengatakan, sebelum keluar dari ruang sidang, ia diikuti oleh perwakilan kepolisian dari Afrika.

"Beberapa dari mereka mau 'culik' saya, dibawa ke negaranya untuk menangani illegal fishing di sana," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

"Saya bilang, izin Pak Presiden. Kalau culik, nanti kau ditangkap," lanjut dia.

Susi mengakui bahwa tidak mudah memberantas kejahatan pencurian ikan. Indonesia pun pada awalnya kesulitan menghadapi masalah tersebut.

Sejumlah negara tampak antusias dengan kekuatan Satgas 115 dan ingin menerapkannya di negara mereka.

PUSAT PENERANGAN TNI Proses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (20/5/2015) siang. Penenggelaman tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.
"Terlebih lagi, mereka dengar (untuk) Satgas 115, semua badan bisa bekerja sama di situ, Polisi Air, Polisi Laut, Angkatan Udara, Kejaksaan, Badan Keamanan Laut, dan lainnya," kata Susi.

"Jadi ini contoh satgas yang diinginkan oleh banyak negara," lanjut dia.

Susi menambahkan, sumber perikanan sangat penting bagi sejumlah negara.

China, misalnya, melakukan moratorium selama dua tahun untuk membenahi krisis ikan di negara mereka.

Jika sumber laut tidak ada, kata Susi, maka mereka akan mencari tempat terdekat. Salah satunya wilayah perairan Indonesia.

Ia telah mengeluhkan permasalahan itu kepada Pemerintah China karena rata-rata pelaku kakap yang melakukan illegal fishing berasal dari sana.

"Indonesia saat ini yang satu-satunya yang berani, tanpa Presiden takut atau ragu karena political will Presiden sangat kuat," kata Susi.

"Saya eksekusi tanpa peduli. So, mau negara mana yang curi, saya bantai. Kan bukan negaranya yang nyuri," lanjut dia.

Kompas TV Menteri Susi: Kalo Lewat Sambil Curi, Ya Tidak Boleh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com