Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arti Kepahlawanan pada Masa Kini

Kompas.com - 08/11/2016, 05:28 WIB

Penurunan

Selain aspek positif kepahlawanan, terekam pula kondisi memprihatinkan masa kini.

Hasil jajak pendapat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang dilaksanakan pada 22-24 Oktober 2016 memperlihatkan pandangan menurunnya nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan elite politik. Tercatat separuh bagian responden (50,6 persen) yang mengungkapkan hal ini.

Sebanyak 46,2 persen responden mengungkapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam profesi tokoh politik, termasuk anggota DPR, masih lemah.

Salah satu faktor utama penyebab hal tersebut adalah aparat penegak hukum dan masyarakat yang tersekat pada pembudayaan sadar hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat kurang ditunjang aspek pendidikan, sosial, dan sistem yang berlaku.

Meskipun terjadi penurunan nilai-nilai kepahlawanan dalam masyarakat dan elite politik, di sisi lain, jajak pendapat juga menemukan fakta tentang meningkatnya salah satu aspek kepahlawanan.

Dari jawaban responden terpantau cukup besarnya keberanian masyarakat masa kini untuk melaporkan berbagai tindak melanggar hukum.

Tercatat hampir separuh (48 persen) responden menyatakan kesediaannya dalam inisiatif mengungkap tindakan melanggar hukum, seperti korupsi, narkoba, dan kriminalitas.

Secara umum, hasil jajak pendapat menunjukkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan masyarakat berkutat pada dua hal mendasar, yaitu aspek rasa patriotisme dan rasa nasionalisme.

Responden yang memahami nilai-nilai kepahlawanan pada sisi patriotisme mencapai 25,1 persen. Sementara nasionalisme 14,2 persen dan yang menilai keduanya 58,8 persen.

Penjajahan ekonomi

Alih-alih sudah bebas merdeka, mayoritas responden berpandangan bahwa dominasi ekonomi oleh pihak asing terhadap Indonesia merupakan salah satu bentuk penjajahan baru.

Lemahnya daya saing dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dipersepsi sebagai salah satu bentuk penjajahan masa kini.

Selain ekonomi, pada urutan berikutnya konsumerisme juga dipandang sebagai penjajahan masa kini. Sementara penjajahan ideologi hanya dipersepsi oleh 12,1 persen responden.

Data Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas (Labkurtannas) menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketahanan ideologi di 12 provinsi pada 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November tetap dinilai publik sebagai momentum penting untuk mengingat jasa-jasa pahlawan dan menanamkan ingatan kepada rakyat, khususnya bagi generasi muda.

Hampir semua responden menilai, peringatan Hari Pahlawan sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa cinta kepada para pahlawan. (MG Retno Setyowati/Litbang Kompas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com