Kompas.com - 07/11/2016, 13:53 WIB
Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy saat memberikan keterangan seputar temuan layanan E-KTP, Senin (7/11/2016). IhsanuddinAnggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy saat memberikan keterangan seputar temuan layanan E-KTP, Senin (7/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemantauan Ombudsman RI menunjukkan, masih terjadi pungutan liar dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Dari pemantauan di 34 provinsi, Ombudsman menemukan sebanyak 38,24 persen terdapat pungli. Sementara 61,76 persen bebas dari pungli.

Daerah yang masih terjadi pungli di antaranya; Nusa Tenggara Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

(Baca: Tak Punya E-KTP, 35.282 Warga Gorontalo Terancam Kehilangan Hak Pilih)

"Banyak celah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan pungli. Ini dikarenakan kelemahan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan KTP elektronik dan kurangnya koordinasi antarlembaga," kata Anggota Ombudsman Ahmad Suhaedy dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Menurut Suhaedy, modus yang paling banyak digunakan untuk melakukan pungli adalah dengan penggunaan calo, yakni 52,17 persen.

Modus calo menjamur karena antrean yang panjang dalam pengurusan E-KTP. Pungli yang ditarik jumlahnya beragam, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 300.000.

Untuk mengatasi pungli ini, ombudsman merekomendasikan tiga hal.

Pertama, membuat loket khusus pelayanan E-KTP yang disertai fasilitas dan SDM yang cukup layak untuk memudahkan pengawasan petugas dan pendataan.

(Baca: Survei "Kompas": Pungli di Antara Perbaikan Birokrasi)

Kedua, menggalakkan penindakan dan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan terhadap para oknum yang berupaya mencari dan memanfaatkan celah.

"Ketiga, bekerja sama secara aktif dengan Tim Sapu Bersih Pungli yang telah dibentuk oleh Presiden," ucap Suaedy.

Kompas TV Blanko Habis, 100 Warga Belum Dapat E-KTP

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Nasional
Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nasional
IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

Nasional
Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Nasional
Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Nasional
Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

KPK Lakukan Penggeledahan Paksa di Kantor Bupati Buru Selatan

Nasional
Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Arteria soal Pelat Nomor Mobilnya Mirip Polisi: Itu Tatakan

Nasional
OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT di Surabaya, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Di Sidang MK, Ahli dari Presiden Dorong Penelitian Efektivitas Ganja untuk Keperluan Medis

Nasional
Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Sosok Mayjen Teguh Pudjo Kandidat Pangkostrad, Lulusan Terbaik Akmil yang Sempat Viral

Nasional
Satgas BLBI Sita 159 Bidang Tanah Milik Texmaco di 6 Kota, Berikut Rinciannya

Satgas BLBI Sita 159 Bidang Tanah Milik Texmaco di 6 Kota, Berikut Rinciannya

Nasional
Polri Berkoordinasi dengan BI Terkait Dugaan Kebocoran Data yang Viral

Polri Berkoordinasi dengan BI Terkait Dugaan Kebocoran Data yang Viral

Nasional
Kemenlu: 2 Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI di Perairan Johor Terjadi Berturutan

Kemenlu: 2 Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI di Perairan Johor Terjadi Berturutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.