Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: Fadli Zon Sedang Negosiasi agar Massa Diperbolehkan Masuk ke Gedung DPR

Kompas.com - 04/11/2016, 23:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, massa yang sudah berkumpul di depan Kompleks Parlemen dilarang masuk karena pengamanan sudah diambil alih TNI dan Polri, bukan lagi oleh pengamanan dalam DPR.

Pengambil Alihan ini, lanjut dia, disetujui Ketua DPR Ade Komarudin.

"Ketua DPR menyetujui TNI dan Polri ambil alih pengamanan DPR. Per 21.30 WIB panglima dan Kapolri ambil alih pengamanan DPR- MPR. Enggak ada yang boleh keluar atau masuk," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/11/2016).

Padahal, lanjut Fahri, saat ini sebagian pimpinan DPR dan MPR sebenarnya sudah mengizinkan agar massa dibolehkan masuk di Kompleks Parlemen.

Ia mengatakan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon masih berusaha untuk bernegosiasi agar massa diizinkan masuk dan tanggung jawab dialihkan ke pengamanan dalam DPR.

(Baca: Fadli Zon: Kalau Ada yang Mau Menginap Silakan, DPR Rumah Rakyat Kok)

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan juga sudah berusaha bernegosiasi, namun gagal.

"Zulkifli Hasan gagal nego agar massa boleh masuk DPR MPR," kata dia.

Sementara itu, lanjut Fahri, Sekjen DPR juga masih menunggu perintah pimpinan DPR untuk menangani massa apabila akhirnya diizinkan masuk.

Massa yang berkumpul di depan Kompleks Parlemen Jumat jelang dini hari ini adalah massa yang sejak Jumat pagi hingga sore tadi berunjuk rasa menuntut Calon Gubernur Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas dugaan penistaan agama.

Mereka meminta agar diizinkan menginap di Kompleks Parlemen.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com