Amandemen Ke-5 UUD 1945: Dari Usulan, Wacana ke Tindakan

KOMPAS.com — Wacana dan upaya mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kembali ramai diperdebatkan publik beberapa bulan lalu.

Kita tentu belum lupa, di awal berdirinya republik ini, MPRS yang dibentuk Presiden Soekarno untuk kali pertama mengeluarkan dua putusan berkenaan dengan perencanaan pembangunan, yakni Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Daripada Haluan Negara dan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969.

Dalam banyak sisi, GBHN yang dikenal kemudian merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1956-1960 yang telah disusun pada masa Demokrasi Parlementer.

Partai Gerindra, sebagai partai reformis yang lahir dari semangat reformasi dan sejak partai ini didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto, telah berkali-kali menegaskan bahwa negara bangsa ini seharusnya memiliki haluan negara yang jelas.

Bahkan, MPR pada periode lalu telah mendiskusikannya dengan serius. Diskusi MPR ini telah dilakukan, baik di tingkat pimpinan dan pusat kajian ketatanegaraan MPR maupun melibatkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Sekarang ini, sistem perencanaan pembangunan nasional termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berubah setiap lima tahun karena disusun berdasarkan visi dan misi presiden terpilih.

Konsisten kembali ke UUD 1945

Sejak Partai Gerindra berdiri, saya menjadi saksi bagaimana kami setia pada upaya mengembalikan pedoman negara kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi buah pikir para pendiri bangsa ini. 

Baru berselang satu bulan yang lalu, Fraksi Gerindra MPR RI telah menajamkan wacana ini dalam sebuah diskusi kelompok terbatas dengan para narasumber, staf ahli, dan para anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Sejauh yang saya ketahui, sikap Gerindra mengacu pada pandangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pandangan Pak Prabowo sebenarnya sangat sederhana. Sederhana, tetapi sangat tepat dan hakiki sifatnya.

Garis besar pandangan pendiri Partai Gerindra ini adalah mau GBHN itu ada, atau tidak ada, apa pun namanya, intinya bukan di situ. Intinya adalah terletak pada para pementas atau pelaksananya. Bagaimana pemahamannya terhadap konstitusi itu sendiri.

Jadi, kalau kita sudah membuat sebuah rencana bagus, kalau tidak dilaksanakan dengan benar, tidak ada gunanya juga.

Satu yang penting juga digarisbawahi, kami tidak mau Fraksi Gerindra hanya sekadar ikut bicara, untuk meramaikan suara dan menari dengan genderang musik orang lain.

Saya mengambil contoh Bapak Permadi, salah satu kader Gerindra dan mantan anggota DPR yang kini anggota Badan Pengkajian MPR RI.

Pak Permadi orang yang punya pengetahuan lengkap tentang bagaimana amandemen berlangsung empat kali, dan beliau selalu menolaknya.

Ketika kali pertama diwacanakan di awal reformasi saja, beliau sudah menolak dan bertahan untuk tidak menandatanganinya. Walaupun kita semua tahu, pada saat itu Pak Permadi adalah anggota DPR dari partai pemenang pemilu.

Sampai saat ini pun, prinsip yang dianut oleh Gerindra adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, bukan hanya mengembalikan GBHN yang menjadi inti perjuangan Gerindra. Bukan hanya GBHN, sekali lagi, karena itu keliru.

Apa yang kita inginkan adalah mengembalikan atau mengamandemen UUD 1945 secara utuh. Dari situ barulah kita mengupas satu per satu pasal mana yang membutuhkan penjelasan atau kita bisa memperjuangkan bagian yang menurut kita harus ditonjolkan demi kemaslahatan bangsa. Itulah Pak Permadi, dan saya menjadi kagum bagaimana ia mempertahankan prinsip itu sampai saat ini.

Memang banyak pro dan kontra tentang wacana menghadirkan kembali GBHN. Namun, Fraksi Gerindra MPR RI memilih aktif melakukan penyerapan aspirasi tentang wacana ini di berbagai kalangan. Mulai akademisi sampai para pakar hukum tata negara.

Banyak pendapat menarik yang kami terima. Satu yang dapat saya yakini, wacana amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Wacana ini nanti akan menghidupkan kembali GBHN dan akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Beberapa pendapat yang dicatat Fraksi Gerindra MPR RI tentang menghidupkan kembali GBHN. Pendapat yang menjadi alasan yang cukup krusial, antara lain, mengingat kebutuhan negara seluas Indonesia, haluan negara menjadi pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang ajeg dan terus-menerus.

Alasan lain, perlunya sebuah integrasi atas sistem perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, rakyat adalah basis pembangunan, dan demikianlah seluruh tujuan pembangunan, yakni untuk rakyat semata. Pamungkasnya, keberadaan suatu garis besar haluan negara menjadi penting untuk memastikan sebuah proses pembangunan merupakan manifestasi negara dan filsafat Pancasila.

Kapan itu terlaksana? Mari, kita bersama, bahu-membahu, bergandengan tangan mewujudkannya. Untuk Negara KeSATUAN Republik Indonesia.