Kapolri Minta Pendemo Waspadai "Penunggang Kepentingan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat yang berunjuk rasa untuk menyuarakannya dengan damai dan kondusif.

Jangan sampai terjadi tindak anarkistis karena ada pihak yang menyelipkan kepentingan tertentu untuk menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Yang demo harus waspada, jangan sampai mereka yang murni menyampaikan pendapat, tapi kemudian ada pihak yang menunggangi mereka. Itu biasa terjadi di mana-mana," kata Tito di Markas Komando Brimob Polri, Kepala Dua, Depok, Senin (31/10/2016).

(baca: Presiden Perintahkan Aparat Bersiaga Hadapi Demo 4 November)

Tito mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, penyampaian pendapat itu ada batasannya. Salah satunya tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain.

"Kemudian, harus mengindahkan etika dan moral. Di mulai cara bicara, tidak boleh menghujat," kata Tito.

(baca: Jokowi: Demonstrasi Bukan Hak Memaksakan Kehendak dan Merusak)

Tito menekankan pentingnya dialog dengan koordinator lapangan kegiatan unjuk rasa agar ada kesepakatan untuk melakukan aksi damai.

Dengan demikian, aspirasi yang ingin disampaikan juga bisa diserap dengan baik tanpa harus ada kekerasan.

Yang tak kalah penting, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dengan ucapan yang memicu perpecahan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Tapi hindari lokasi ada demo, karena bisa macet di sana," kata Tito.

(baca: Kapolri: Ada yang Berusaha Membenturkan Polri dan TNI)

Di sisi lain, Tito mengingatkan anggota Polri dan Brimob untuk mengedepankan hak asasi manusia dalam menindak massa yang berunjuk rasa.

Mereka diminta tak terpancing untuk melakukan tindak kekerasan karena ada yang mengambil keuntungan di balik kekisruhan itu.

"Bisa saja ada penyusup-penyusup yang mengganggu. Kita akan mewaspadai itu," kata Tito.