Sidang Interpol di Bali Akan Bahas Isu Terorisme hingga "Cybercrime"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, dalam Sidang Umum Interpol November mendatang akan dibahas isu-isu yang menjadi sorotan internasional.

Khususnya, untuk kejahatan yang melibatkan beberapa negara sekaligus, sehingga butuh penanganan bersama. Salah satu yang menjadi prioritas dalam pembahasan itu yakni masalah terorisme.

"Indonesia merupakan negara yang jadi rujukan dalam penanggulangan terorisme. Dalam forum yang diinisiasi PBB pun libatkan unsur Indonesia," ujar Kepala seksi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Kementerian Luar Negeri, Masagus Salman Isfahani di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Salman mengatakan, Indonesia dianggap memiliki sistem yang menjadi standar bagi internasional dalam penanggulanan terorisme.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kerap menjadi pembicara dalam forum internasional terkait isu tersebut.

Topik kedua yang dibahas yaitu kejahatan terorganisir yang kerap mengaitkan satu negara dengan negara lain. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yakni aliran dana ilegal ke luar negeri.

"Cakupan kejahatan ini sangat besar, mulai dari terorime, penyelundupan, korupsi, dan cuci uang," kata Salman.

Di negara mana pun, kata Salman, tak ada yang kebal dengan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, butuh penanganan bersama dalam mengatasi kejahatan transnasional itu.

Kemudian, sidang interpol juga akan mengangkat masalah kejahatan siber. Salman mengatakan, Indonesia rentan dengan kejahatan siber seiring meningkatnya infrastruktur dan globalisasi.

"Maka perlu dibicarakan ke rekan-rekan internasional bagaimana memghadapi hadapi cybercrime dan bisa diimplementasikan di Indonesia," kata Salman.

Dengan adanya Interpol, masing-masing negara bisa berbagi data soal kejahatan tertentu yang melibatkan negara tersebut di negara lain.

Ditambah lagi, pelaku kejahatan kerap berpindah-pindah negara untuk bersembunyi. Sementara itu, tidak mudah untuk menangani pelaku kejahatan yang berada di wilayah hukum negara lain.

"Dengan Interpol, kami bisa terbantu. Tanpa bantuan Interpol, kami akan kesulitan," kata Salmon.

Sidang Umum ke-85 Interpol akan diselenggarakan di Bali pada 7-10 November 2016.

Perhelatan internasional ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai keynote speaker.

Nantinya, Tito akan menyampaikan soal isu terorisme. Sementara itu, Susi akan membawa isu illegal fishing dalam forum tersebut.

(Baca: Sidang Umum Interpol di Bali Akan Dibuka oleh Presiden Jokowi)

Sekitar 154 negara dari 190 anggota Interpol sudah terkonfirmasi hadir dalam sidang tersebut. Dalam kegiatan ini, tak hanya Polri yang terlibat aktif sebagai penyelenggara.

Sidang umum ini juga didukung oleh sekitar 22 kementeriam dan lembaga antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, BNPT, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Perdagangan.