Desakan Pengungkapan Dalang Pembunuhan Munir Semakin Besar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan terhadap Presiden Joko Widodo untuk segera mengungkap dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib semakin besar.

Tekanan tidak hanya muncul dari kalangan pegiat HAM tapi juga dari kelompok mahasiswa. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda untuk Munir (Amuk Munir) mendesak Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil dokumen TPF dan melanjutkan proses hukum kasus Munir.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan TPF kasus pembunuhan Munir dan putusan Komisi Informasi Publik Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016.

Dalam putusan itu, KIP menyatakan dokumen TPF kasus Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.

Deny Giovanno dari Himpunan Mahasiswa Islam mengatakan, meski pemerintah mengaku tidak memiliki dokumen tersebut, hal itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mengungkap dalang utama pembunuhan Munir.

"Kasus ini seperti bulan-bulanan. Kami tidak peduli siapa yang memegang dokumen itu, pasti harus diungkap sesuai keputusan KIP dan proses hukumnya tetap berjalan," ujar Deny saat konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Deny menjelaskan, saat ini sikap tegas Presiden Joko Widodo sangat diperlukan, apalagi keberadaan dokumen laporan TPF Munir sudah jadi polemik di kalangan elite politik.

Di sisi lain, sejak Munir dibunuh pada tahun 2004, masyarakat belum mengetahui siapa dalang utama pembunuhan Munir.

"Setelah Pollycarpus dijatuhi hukuman, tidak terungkap dalang utama pembunuhan Munir," kata Deny.

Pada kesempatan yang sama, Natado Putrawan dari Front Aksi Mahasiswa Semanggi (Famsi) Universitas Atma Jaya Jakarta, menilai bahwa sikap Presiden Jokowi tidak serius dalam merespons putusan KIP dan desakan untuk melanjutkan kasus Munir.

Seharusnya, kata Natado, Jokowi segera mengeluarkan pernyataan akan membuka dokumen TPF kasus Munir, lalu memerintahkan penegak hukum melakukan penyidikan dengan mengacu pada laporan TPF.

"Presiden seperti tidak punya daya. Tidak serius soal kasus Munir. Saya lihat apa yang dilakukan pemerintah layaknya sandiwara, tidak jauh beda dengan zaman Orde Baru," ujar Natado.

Upaya melupakan Munir

Sementara itu Muhammad Gurium dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyayangkan sikap pemerintah yang mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen TPF kasus Munir.

Dia mengatakan bahwa sikap tersebut merupakan upaya untuk melupakan kasus pembunuhan Munir.