"Jika Dokumen TPF Kasus Munir Bisa Hilang, Bagaimana Kasus Pelanggaran HAM yang lain?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Muda Untuk Munir (Amuk Munir) menyayangkan pengakuan pemerintah soal hilangnya dokumen hasil laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. 

Salah satu anggota aliansi Fikri Nurjaman dari Universitas Bung Karno (UBK) mengatakan pengakuan pemerintah tersebut merupakan pembodohan publik.

Selain itu, hilangnya dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan administrasi pemerintah, buruk.

(Baca: Kontras Anggap SBY Desak Jokowi untuk Ungkap Kasus Munir)

Menurut Fikri, kenyataan bahwa pemerintah lalai dalam menjaga dokumen TPF bisa menjadi preseden buruk bagi upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

"Pernyataan bahwa Kemensetneg tidak memiliki dokumen TPF jelas tidak masuk akal. Itu pembodohan publik. Seharusnya negara punya sistem administrasi yang baik. Kalau dokumen TPF hilang, bagaimana dengan kasus pelanggaran HAM yang lain," ujar Fikri saat konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

Fikri menuturkan, sejak dokumen hasil penyelidikan TPF diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah belum memiliki itikad baik untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir.

Saat ini pun, pemerintahan presiden Joko Widodo seakan menghindar dengan mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta presiden segera menemukan dokumen TPF dan mengumumkannya ke publik. 

"Presiden belum punya itikad baik. Tidak ada kepastian hukum dari Presiden. Kami kecewa atas sikap Presiden dan mendesak pengungkapan dokumen TPF," kata Fikri.

(Baca: Hendardi: Kalau Hanya Salinan Dokumen TPF Munir, di Internet Juga Banyak)

Amuk Munir merupakan aliansi organisasi kemahasiswaan dari sejumlah universitas di Jakarta, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Front Aksi Mahasiswa Semanggi Atma Jaya Jakarta, Bakornas LKBHMI, BEM FH UI, Suara Mahasiswa FH UKI dan Universitas Bung Karno.

Dalam konferensi persnya di kantor LBH Jakarta, mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden tentang pembentukan TPF kasus pembunuhan Munir dan putusan Komisi Informasi Publik Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 pada 10 Oktober 2016.

Dalam putusan itu KIP menyatakan dokumen TPF kasus Munir  adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.