Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawah Candradimuka Kepemimpinan Nasional Ada di Daerah

Kompas.com - 24/10/2016, 09:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Kompas TV Soal Pilgub, Djarot: PDIP Beri yang Terbaik bagi Jakarta

Menurut Hanta, tren ini merupakan capain positif bagi Indonesia yang baru 18 tahun memasuki era demokrasi terbuka.

Hanta menilai selera publik yang beralih ke kepala daerah berprestasi sebagai calon presiden menunjukan peningkatan rasionalitas dalam menentukan pilihan.

"Artinya selera publik menjadi semakin terukur. Publik ingin memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak jelas. Dimulai dari memimpin kota yang cakupannya kecil, sedikit lebih besar menjadi gubernur, hingga skala besar menjadi Presiden," ucap Hanta.

Dampak negatif

Hanya, Hanta mengakui ada hal negatif yang muncul dalam tren ini, yaitu ada kecenderungan tidak tuntasnya masa jabatan saat memimpin suatu daerah.

Hal itu disebabkan karena si kepala daerah sudah direncanakan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden oleh partainya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Selain berpotensi tidak tuntasnya masa jabatan kepala daerah, hal negatif lainnya ialah menjadikan Jakarta sebagai satu-satunya tangga politik nasional.

Yunarto menilai hal itu menimbulkan anggapan Jakarta lebih berharga dibandingkan daerah lain. Padahal, menurut dia, kompleksitas pembangunan di daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan provinsi lainnya tak kalah rumit dari Jakarta.

"Di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara jumlah penduduk tak kalah banyak dari Jakarta, semestinya daerah lain juga bisa memunculkan pemimpin yang siap bersaing di level nasional," kata Yunarto saat dihubungi.

Ia pun menilai sistem regenerasi kepemimpinan nasional dari kepala daerah berprestasi tentu merupakan tren positif yang harus dijaga.

Namun, hal itu perlu didukung dengan kaderisasi partai politik (parpol) yang mumpuni. Sebab parpol kerap mengkarbit tokoh eksternal yang tak memiliki jenjang kepartaian.

Sementara di internal parpol sejatinya cukup banyak stok calon pemimpin yang bisa diproyeksi menjadi calon presiden melalui kiprah di daerah.

"Jika parpol sigap melembagakan tren ini dalam sistem kepartaian, maka tren ini akan terus terjaga dengan kualitas yang lebih baik," tutur Yunarto.

Hingga 2019

Dua tahun usai Jokowi terpilih, tren kepala daerah berprestasi menjadi calon presiden tampaknya masih akan menguat hingga 2019.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com