Survei "Kompas": Dua Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Harga Sembako Masih Jadi Keluhan Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi ekonomi menunjukan tren peningkatan.

Sempat jatuh dan hampir menyentuh angka 60 persen pada Oktober 2015, tingkat keyakinan masyarakat pada bidang tersebut kini bertengger di angka 79 persen.

Tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi ekonomi cenderung rendah jika dibandingkan dua bidang lainnya, yaitu politik dan keamanan (80,5 persen) serta kesejahteraan sosial (83,7 persen). Tapi, ekonomi masih di atas penegakan hukum (78,3 persen).

Permasalahan harga sembilan bahan pokok (Sembako) masih menjadi keluhan terbesar masyarakat di bidang ekonomi.

(Baca: Survei "Kompas": 61 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah, Citra Jokowi Makin Positif)

Disarikan dari hasil survei Litbang Harian Kompas edisi Jumat, 21 Oktober 2016, sejumlah 43,75 persen responden menganggap persoalan stabilitas harga sembako adalah yang paling mendesak.

Harga sejumlah barang pokok dan transportasi telanjur naik setelah sempat ada penaikan harga BBM pada awal tahun.

Meski belakangan harga BBM diturunkan lagi, tetapi harga barang-barang tak berubah.

Persoalan lain yang dianggap mendesak adalah penyediaan lapangan kerja, yang disebut oleh 20,08 persen responden.

Sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi akibat penutupan beberapa pabrik.

Sementara itu, 5,08 persen responden menilai persoalan pemberdayaan petani dan nelayan juga dianggap mendesak.

Adapun salah satu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang belakangan kerap disoroti adalah program pengampunan pajak (tax amnesty).

Program tersebut sempat mengundang skeptisme Wapres Jusuf Kalla karena tingginya target dana repatriasi dan dana tebusan yang dicanangkan.

Di sisi lain, Presiden Jokowi tetap optimistis dan mengombinasikan kepercayaan pebisnis terhadap figur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

(Baca: Survei "Kompas": Mayoritas Publik Anggap KKN Masih Jadi Persoalan yang Mesti Dituntaskan)

Alhasil, pasca berkumpulnya ratusan pengusaha terbesar Indonesia di Istana Negara pada 22 September 2016 lalu, komitmen terhadap program pengampunan pajak melonjak.

Periode pertama program itu akhirnya ditutup 30 September 2016 dengan prestasi menjadi salah satu program pengampunan pajak tersukses di dunia.

Dari empat bidang penilaian yang menjadi sorotan dalam survei ini, persoalan stabilitas harga sembako menjadi salah satu persoalan adalah yang paling menonjol dikeluhkan publik.

Dalam bidang itu, opini mayoritas responden terkumpul dan menunggu agenda penyelesaian.

Berbeda dengan bidang politik dan keamanan misalnya, yang tidak menghimpun satu pun aspek persoalan secara dominan.

Atau dengan kata lain, persoalan di bidang politik relatif "sudah selesai" saat ini.

Survei untuk mengukur kinerja pemerintahan ini dilakukan secara tatap muka pada 1.200 koresponden yang sama secara periodik oleh Litbang "Kompas", dan kali ini dilakukan pada 29 September-9 oktober 2016.

(Baca: Apa Saja Persoalan Politik dan Keamanan yang Dianggap Paling Mendesak Diselesaikan?)

Populasi survei ini adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, "margin of error" penelitian +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.