Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Dua Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Harga Sembako Masih Jadi Keluhan Utama

Kompas.com - 21/10/2016, 12:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan

Alhasil, pasca berkumpulnya ratusan pengusaha terbesar Indonesia di Istana Negara pada 22 September 2016 lalu, komitmen terhadap program pengampunan pajak melonjak.

Periode pertama program itu akhirnya ditutup 30 September 2016 dengan prestasi menjadi salah satu program pengampunan pajak tersukses di dunia.

Dari empat bidang penilaian yang menjadi sorotan dalam survei ini, persoalan stabilitas harga sembako menjadi salah satu persoalan adalah yang paling menonjol dikeluhkan publik.

Dalam bidang itu, opini mayoritas responden terkumpul dan menunggu agenda penyelesaian.

Berbeda dengan bidang politik dan keamanan misalnya, yang tidak menghimpun satu pun aspek persoalan secara dominan.

Atau dengan kata lain, persoalan di bidang politik relatif "sudah selesai" saat ini.

Survei untuk mengukur kinerja pemerintahan ini dilakukan secara tatap muka pada 1.200 koresponden yang sama secara periodik oleh Litbang "Kompas", dan kali ini dilakukan pada 29 September-9 oktober 2016.

(Baca: Apa Saja Persoalan Politik dan Keamanan yang Dianggap Paling Mendesak Diselesaikan?)

Populasi survei ini adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, "margin of error" penelitian +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com