Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Silakan Kritik Pemerintah Pakai Data, Jangan Pakai Perasaan

Kompas.com - 21/10/2016, 10:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan   baik selama dua tahun ini.

Paparan keberhasilan pemerintah disampaikan Luhut dalam press briefing "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK", di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Acara ini digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan dengan mengundang para menteri untuk menyampaikan hasil kerja mereka selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, Luhut tidak menjelaskan secara spesifik terkait keberhasilan kementeriannya. Ia justru menjelaskan keberhasilan pemerintah secara umum.

Luhut mengatakan, dalam dua tahun, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan  Jokowi-JK meningkat pesat.

(Baca: Kontras Nilai Penegakan HAM di Era Jokowi-JK Sebatas Retorika)

Hal itu terlihat dari berbagai hasil survei seperti yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

"Popularitas pemerintahan Jokowi sangat baik," kata dia.

Luhut menilai, tingginya tingkat kepuasan publik ini tidak terlepas dari keberhasilan Jokowi-JK meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus melakukan pemerataan di berbagai daerah melalui dana desa.

Pembangunan infrastruktur juga berjalan dengan baik sesuai janji kampanye.

"Dari infrastruktur saya kira tidak banyak isu, hampir Rp 500 miliar dollar AS dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi," ucap dia.

Luhut juga bicara soal program pengampunan pajak atau tax amnesty yang menjadi andalan pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari pajak.

Ia menilai, capaian tax amnesty yang sesuai target menunjukkan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah.

Ia juga menekankan, pemerintah tetap terbuka dengan berbagai kritik. Namun, Luhut meminta kritik yang diberikan bersikap konstruktif, serta memberikan solusi. 

"Silakan kritik pemerintah tapi pakai data, jangan pakai perasaan. Kalau mau bicara perasaan untuk menyatakan cinta saja, tapi kalau ekonomi kita pakai angka," kata Luhut.

Kompas TV Seperti Apa Rapor 2 Tahun Jokowi-JK? (Bag. 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com