Dinilai Sukses Genjot Infrastruktur, Jokowi-JK Juga Diharap Dorong Penegakan Hukum-HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengapresiasi dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Ray, pembangunan infrastruktur tampak jelas terlihat selama dua tahun pasangan ini memimpin Indonesia.

"Saya melihat kasat mata perbaikan infrastruktur, bandara-bandara makin bagus," ujar Ray dalam diskusi di bilangan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (20/10/2016).

Selain itu, sejumlah proyek terus didorong. Meski demikian, Ray belum tahu ke depannya akan tetap berjalan seperti saat ini atau justru terhenti.

Meski demikian, Ray menilai sejak awal kepemimpinan Jokowi-JK hingga saat ini patut diapresiasi.

"Seperti TransPapua, TransSulawesi, TransKalimantan, misalnya. Kemampuan fundamental Jokowi," kata dia.

Penilaian positif termasuk juga berkat kemauan kuat pemerintah untuk menyamakan harga bensin antara di Ibu Kota dan di Papua.

"Kalau itu semua saya sendiri appreciate," kata dia.

Meski begitu, Ray juga berharap agar pembangunan infrastruktur ke depannya diiringi dengan pembenahan pada soal penghormatan hukum dan HAM.

Menurut Ray, selama dua tahun memimpin, perhatian Jokowi-JK masih minim pada aspek hukum dan HAM.

Ray menyebutkan, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih kuat terasa. Hal itu semakin terlihat menjelang pelaksaan Pilkada.

Upaya Jokowi-JK menyelesaikan sejumlah masalah HAM yang melibatkan pemerintah, juga dinilai belum tampak nyata.

"Secara umum, ada kesan penurunan dalam sektor penghormatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya makin derasnya isu SARA dalam pelaksanaan pilkada, khususnya di Jakarta," kata dia.

"Mengapa itu tidak terjadi, karena Presiden kurang perhatian pada aspek politik HAM dan hukum," tambah dia.