Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil gubernur se-Indonesia ke Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/10/2016) siang.

Dalam kata sambutannya, Jokowi mengajak para gubernur untuk turut berkontribusi memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik.

"Saya mengajak para gubernur membicarakan langkah- langkah kongkret dalam rangka pemberantasan pungli," ujar Jokowi.

Para Gubernur yang hadir tampak sibuk mencatat poin-poin pernyataan Presiden.

Beberapa gubernur yang tidak mencatat tampak memperhatikan Presiden sembari mengangguk-anggukkan kepalanya.

(baca: Jokowi: Serupiah Pun Akan Saya Urus kalau Pungli!)

Tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi dan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Adapun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak hadir dalam acara itu. Basuki diwakilkan oleh wakilnya Djarot Saiful Hidayat.

Jokowi mengaku menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat terkait praktik pungutan liar di sejumlah sektor pelayanan publik.

(baca: Presiden Instruksikan Pemberantasan Pungli Juga Dilakukan di Polri dan Kejaksaan)

Berdasarkan informasi itu, nilai pungli tidak besar. Hanya berkisar Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000 hingga Rp 1.000.000.

"Bukan masalah urusan Rp 10.000, ya. Tapi pungli ini sudah membuat masyarakat kita susah dalam mengurus sesuatu," ujar Jokowi.

Lantaran terjadi bertahun-tahun lamanya, praktik pungli sudah dianggap hal yang wajar dan tidak dicoba untuk diselesaikan secara komprehensif.

(baca: 105 Pejabat Daerah Diberi Sanksi karena Terlibat Pungli dan Korupsi)

Praktik pungli seperti itu, khususnya di jalan-jalan, membuat biaya distribusi barang menjadi tinggi. Maka tidak heran jika harga barang menjadi mahal.

"Nantinya, akan mengakibatkan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia," ujar Jokowi.

Jokowi berharap gubernur dapat bekerja sama dengan tim 'Saber Pungli' atau Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah dibentuk pemerintah.