Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Serupiah Pun Akan Saya Urus kalau Pungli!

Kompas.com - 18/10/2016, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, kehadirannya di Kementerian Perhubungan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepolisian beberapa waktu lalu, jangan dilihat dari nilai uang suapnya.

Pernyataannya ini merespons berbagai kalangan yang menilai langkah yang dilakukan Jokowi terlalu berlebihan.

Presiden dianggap tak perlu turun ke lapangan untuk mengurusi pungutan liar dengan nominal berjumlah kecil.

"Bukan masalah uangnya," ujar Jokowi, dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

"Jangan selalu mengaitkan dengan, oh Presiden mengurusi yang kecil-kecil. Tidak. Semuanya pasti akan saya urus, serupiah pun akan saya urus kalau masalah pungli," lanjut dia.

Jika perlu, kata Jokowi, dia berniat turun langsung ke kantor kelurahan, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat Polri.

(Baca: Ini Modus Pungli Oknum Polisi yang Harus Diwaspadai)

Jokowi ingin memantau apakah masih ada pungli, sekecil apapun, di loket-loket pelayanan publik tersebut.

"Meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Saya akan datangi kalau memang di situ ada indikasi yang tidak baik," ujar Jokowi.

Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar.

Bisa jadi, aksi pungutan liar di sejumlah kantor pemerintahan yang telah berlangsung puluhan tahun sudah mencapai puluhan triliun besarnya.

"Hitungannya memang kecil. Hanya Rp 10.000, Rp 50.000 Rp 100.000, Rp 1 juta. Tapi hampir di semua kantor itu ada. Di pelabuhan ada, di rumah sakit ada, di jalan raya juga ada. Kalau mau dihitung dari Sabang sampai Merauke, ya bisa puluhan triliun," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah membentuk 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jokowi menegaskan, tim itu akan konsisten dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungli di penjuru Indonesia.

"Harus ada konsistensi. Jangan sampai hanya anget-anget tai ayam. Sekali lagi harus ada konsistensi," ujar Jokowi.

Masa tuga Tim Saber Pungli tidak dibatasi.

Jokowi menyebut, tindakan pungli sudah mengakar dan sulit diberantas sehingga diharapkan konsistensi tim akan perlahan-lahan menyelesaikan hal itu.

Ke depan, seiring dengan tim Saber Pungli bekerja, pemerintah akan menyempurnakan perangkat teknologi yang bakal digunakan sebagai basis seluruh pelayanan publik di penjuru Tanah Air.

"Ini kan eranya IT, mestinya semuanya harus berbasis pada IT. Yang online, yang tidak mengharuskan orang berhadap-hadapan, yang harus membayar melalui banking system, saya kira arahnya ke sana semuanya," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com