Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terorisme Dinilai Tetap Menjadi Ancaman Nyata

Kompas.com - 20/10/2016, 15:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arsul Sani mengatakan, terorisme tetap menjadi ancaman nyata meskipun pimpinan kelompok teroris, Santoso, sudah dilumpuhkan.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi ditemukannya benda yang diduga bom dan serangan terhadap Kapolsek Tangerang Kompol Effendi bersama dua anggota kepolisian lainnya di Tangerang, Kamis (20/10/2016) pagi.

Menurut dia, selama ini pola yang terbentuk justru selalu muncul jaringan baru setelah yang lama dilumpuhkan.

"Makanya kita harus memiliki rezim perundangan yang lengkap tapi tak membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM untuk memberantas terorisme," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menambahkan, saat ini Pansus RUU Anti-terorisme berupaya menyusun undang-undang yang proporsional.

Ia mencontohkan praktik pemberantasan terorisme di Inggris dan Perancis.

Pada masa penahanan awal terhadap tersangka terorisme, hakim komisaris di sana berhak memutuskan masa penahanan untuk kepentingan penyidikan.

"Makanya prinsipnya di satu sisi kita butuh perluasan wewenang untuk menangani terorisme namun di satu sisi tetap saja kita tidak boleh melanggar HAM dalam penanganannya," lanjut Arsul.

Jajaran Polres Metro Tangerang menutup area depan sekolah Yupentek di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (20/10/2016) pagi.

Pada pagi tadi, Kapolsek Tangerang Kompol Effendi bersama dua anggota kepolisian lainnya diserang oleh orang tidak dikenal.

Akibat kejadian tersebut Effendi, Iptu Bambang dan Iptu Heru mengalami luka tusuk.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 07.30 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, tepatnya di Pos Polisi Yupentek, Cikokol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com