Kompas.com - 19/10/2016, 15:14 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat, mengatakan tak ada sanksi bagi kader yang tak mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sebelumnya, PPP kubu Djan telah mendeklarasikan dukungan untuk Ahok-Djarot.

"Sudah tidak zamannya lagi menjatuhkan sanksi. Yang penting itu pendapat pribadi, kalau secara organisasi sudah diputuskan DPP PPP dengan Ketua Umum Djan Faridz," ujar Humphrey melalui pesan singkat, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Djarot Merasa Sudah Penuhi Kontrak Politik dengan PPP Kubu Djan Faridz)

Tidak adanya sanksi juga diberlakukan untuk Abraham Lunggana atau Lulung. Sikap politik Lulung berseberangan dengan PPP kubu Djan.

Dia menyatakan mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan PPP kubu Romahurmuziy.

Humphrey meyakini, Lulung akan tetap tunduk dan menghormati keputusan ketua umum. Hubungan antara Lulung dan Djan Faridz pun, menurut dia, baik sejak lama.

Ia juga meyakini Lulung pada akhirnya akan ikut mendukung Ahok-Djarot. "Secara perlahan tapi pasti, Haji Lulung mendukung Ahok-Jarot. Perlu waktu untuk dia menyesuaikan diri karena selama ini branding-nya berseberangan dengan Ahok," kata Humphrey.

Menurut dia, musuh besar Lulung selama ini adalah Romahurmuziy, Ketua Umum PPP. Dengan demikian, tidak mungkin jika keduanya bisa bergandengan bersama sebagai pendukung Agus-Sylvi.

Meski cenderung membebaskan untuk mendukung calon pasangan mana pun, tetapi PPP Djan mengimbau para kader satu suara mendukung Ahok-Djarot.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

ICW Sebut Tuntutan Untuk Koruptor Ringan, Ini Respons Kejagung

Nasional
Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Panglima Andika Sebut 10 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Berada di Urutan Ketiga SEA Games Vietnam

Nasional
PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

PAN Tak Masalah Muhaimin Maju jadi Capres, Asal Menang

Nasional
ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

ELSAM Sebut Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kominfo Bukan Opsi Terbaik, Mengapa?

Nasional
Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.