Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Capaian Kemendagri di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 19/10/2016, 14:43 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan capaian Kemendagri selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Tjahjo mengklaim salah satu prestasi Kemendagri selama dua tahun ini adalah perekaman KTP elektronik.

Menurut dia, Kemendagri telah menuntaskan 173 juta perekaman KTP elektronik dari total 182 juta penduduk.

"Kalau untuk Kemendagri dua tahun ini, warga yang belum merekam untuk E-KTP sembilan juta dari total 182 juta penduduk," ujar Tjahjo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Ini Kunci Sukses Konsolidasi Politik Jokowi dalam Dua Tahun Pemerintahan)

Capaian kedua yang telah dilakukan Kemendagri, kata Tjahjo, yakni pembatalan sejumlah peraturan yang dianggap menghambat investasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Rinciannya, sebanyak 111 Peraturan Kemendagri (Permendagri), 1.765 Peraturan Daerah (Perda), dan 1.267 Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Aturan yang dibatalkan meliputi investasi itu 55 persen, pengalihan urusan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya mencapai 35 persen, dan yang menghambat layanan publik itu mencapai sepuluh persen," ucap Tjahjo.

Kemendagri, klaim Tjahjo, juga telah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa sesuai arahan presiden. Peningkatan kualitas tersebut, meliputi manajemen dan perencanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

"Itu sudah mencapai 67.4 persen dari total 74.910 desa. Masing-masing desa sepuluh orang aparaturnya. Saya kira pertengahan tahun depan ini sudah bisa selesai," tutur Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak juga merupakan capaian Kemendagri selama dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak di 269 daerah yang dilangsungkan pada 2015 silam cukup sukses.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

Dia pun optimistis Pilkada Serentak di 101 daerah pada 2017 nanti juga berlangsung aman. Dengan begitu, pemerintah tinggal menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah pada 2018.

"Secara politik, pilkada tahap pertama sudah selesai. Saya juga optimis pada pilkada tahap kedua Februari 2017. Tahun 2018 ada 171 daerah, sehingga tahun nanti selesai di 541 pilkada," kata Tjahjo.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com